Kalseldaily.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu persetujuan formasi rekrutman aparatur sipil negara (ASN) 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menpan RBAbdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/5), menyatakan rekrutmen bakal diadakan mulai Juni atau Juli.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel mengusulkan penerimaan 1.618 ASN yang terdiri atas 125 formasi
calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga teknis dan 1.493 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dari total PPPK itu, Pemprov Kalsel mengalokasikan 1.000 formasi untuk guru, 175 tenaga kesehatan (nakes) dan 318 tenaga teknis
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Mashudi mengatakan alokasi tersebut sesuai usulan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sudah sampaikan rincian jabatan yang diperlukan SKPD ke Kemenpan RB pada 29 April lalu. Pengumuman resmi akan disampaikan pemprov setelah mendapat persetujuan dari Kemenpan RB,” katanya, Sabtu (4/5).
Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjar, Erny Wahdini, Sabtu, mengatakan daerah ini masih memerlukan banyak ASN. “Untuk PPPK saja diperlukan kurang lebih 3.500,” kata Erny.
Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Banjar pada rekrutmen mendatang hanya akan menerima 1.200 CASN. Mereka terdiri atas 34 CPNS dan 1.166 PPPK.
Formasi guru, nakes dan tenaga teknis menjadi kebutuhan. Erny pun menyampaikan honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diprioritaskan.Dia pun berharap seluruh pegawai tidak tetap (PTT) yang memenuhi syarat mengikuti tes CASN mempersiapkan diri serta terus memantau akun media sosial BKN Regional 8 dan BKPSDM Banjar.
Normaliyah, guru honorer di SMPN 1 Matraman, berharap bisa diangkat menjadi PPPK. “Saya mulai belajar untuk mempersiapkan diri jika ada penerimaan PPPK lagi,” ujarnya.
BKPSDM Kabupaten Tanahlaut juga tengah menunggu validasi formasi dari BKN. “Untuk kuota yang kami usulkan sebanyak 556 orang. Terdiri atas 39 CNS dan 516 PPPK,” sebut Plt BKPSDM Tala Ismail Fahmi, Minggu. Setelah validasi, Kemenpan RB mengeluarkan petunjuk teknis rekrutmen.
Hal yang sama disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kamidi, Minggu. Dia mengatakan Pemkab HSS menyampaikan usulan 1.220 formasi ke BKN. Jumlah tersebut terdiri atas 169 CPNS dan 1.051 PPPK. Mayoritas adalah tenaga teknis.
“Kami belum bisa menginformasikan rincian formasinya sebelum disetujui oleh pemerintah pusat. Verifikasinya belum selesai. Kalau sudah diumumkan BKN pasti kami sampaikan ke masyarakat,”katanya lagi.
Sedangkan Kepala BKPSDM Tapin Gusti Ridha Jaya Wardana mengatakan kebutuhan CPNS dan PPPK telah diserahkan kepada kepala daerah. Untuk CPNS sebanyak 150 orang. Terdiri atas 15 dokter dan 135 tenaga teknis.
Adapun untuk PPPK yakni 400 orang, yang terdiri atas 100 nakes, 100 guru dan 200 tenaga teknis.
Meski telah mengantongi angka kebutuhan, BKPSDM Tapin masih menunggu petunjuk rekrutmen dari pemerintah pusat. Namun Gusti mengungkapkan kebijakan berupa prioritas untuk warga Tapin dan honorer.
Melda Wati, guru honorer di Kecamatan Piani, mengaku senang mendengar kabar bakal dibukanya perekrutan PPPK. “Rencana daftar lagi. Semoga lebih diprioritaskan untuk yang sudah terdaftar sebagai honorer,” harap guru di SDN Batu Ampar ini.
Demikian pula harapan Mira, guru honorer di SDN Pipitak Jaya 1. Soalnya dia telah menjadi pengajar honorer sejak 2017 namun baru bisa mengikuti tes tahun ini. “Sudah tujuh tahun jadi honorer. Mengajar sambil kuliah. Baru lulus 2023,” ujar guru yang mendapat honor Rp 200 ribu per bulan tersebut. Sc Banjarmasin Post