Kalseldaily.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyatakan tak ada lagi “kuning-biru” untuk membangun “Banua” atau Kalsel, namun harus mengedepankan kebersamaan memajukan daerah.
“Apapun yang dihadapi kita pikirkan bersama dan tidak ada lagi kuning-biru,” ujar H. Muhidin saat acara Coffee Morningbersama pejabat Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Senin.
Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar memimpin pertemuan bersama pejabat lingkup Pemprov Kalsel.
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalsel dan pejabat eselon III yang berlangsung penuh keakraban.
Di awal pertemuan, Muhidin mengenalkan diri, keluarga dan menceritakan karir politik mulai dari anggota DPRD Kabupaten Tapin dan dilanjutkan menjadi Wali Kota Banjarmasin, Wakil Gubernur Kalsel satu periode disambung Plt Gubernur Kalsel.
Muhidin juga sebagai Gubernur Kalsel terpilih pada Pilkada Serentak 2024, berpasangan dengan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman yang bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 7 Februari 2025.
Muhidin menyampaikan komitmen untuk kerja bersama dan profesional menjalankan tugas dan mensinergikan SKPD Pemprov Kalsel.
“Ayo membangun Kalimantan Selatan bersama-sama diniatkan untuk ibadah,” tutur Muhidin.
Muhidin menegaskan semua pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Kalsel harus bersikap netral, bertindak dan mengutamakan kerja bersama.
Muhidin pun menyampaikan pesan tidak ada rasa dendam kepada siapapun karena perbedaan sikap atau dukungan saat pilkada 2024.
Muhidin sempat menyinggung tentang tenaga honorer atau kontrak pada setiap instansi dan SKPD diperkenankan menambah sumber daya manusia jika memang sangat diperlukan dengan catatan memilih orang yang berkompeten, serta diawasi agar disiplin saat bekerja.
“Jangan sampai ada yang tidak turun (absen) ke kantor, tapi terima gaji,” ungkap Muhidin.
Terkait gaji honorer, Muhidin akan meningkatkan kenaikan menjadi Rp3,3 juta yang akan diusulkan pada Anggaran Perubahan 2025 disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.
