Kalseldaily.com Jakarta – Kalimantan Selatan dinilai berpotensi mengembangkan Waste to Energy (WTE) yang dapat mengatasi persoalan sampah, sekaligus dapat menghasilkan energi listrik terbarukan. Potensi itu disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah sekaligus Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanifah Dwi Nirwana, pada saat menyambut kedatangan kunjungan anggota press room Pemprov Kalsel ke Kementerian Lingkungan Hidup yang difasilitasi Biro Adpim dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, pada Senin (17/11/2025).
Hanifah mengakui, tantangan utama dalam membangun WTE ini terdapat di tingkat daerah terkait kesiapan pemerintah daerah. Daerah perlu menyediakan volume sampah minimal 1.000 ton per hari agar proyek ini beroperasi optimal.
“Potensinya ada, tapi Kalimantan Selatan masih jauh lagi menjalankan teknologi ini. Idealnya 1.000 sampai 1.500 ton sampah perhari agar WTE ini dapat berkelanjutan, lebih baik mengatasi persoalan sampah di hulunya,” terang Hanifah.
Ditegaskan Hanifah, penerapan teknologi insinerasi modern ini menjadi pilihan utama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di berbagai daerah. Teknologi ini telah terbukti efektif di berbagai negara maju.
“Selain menghasilkan energi listrik, teknologi ini mampu mengurangi volume sampah hingga 70–90 persen. Di beberapa negara mereka sudah sukses menjalankan WTE ini,” ujar Hanifah Dwi Nirwana.
Hanifah menjelaskan teknologi insinerasi modern mampu memproses timbunan sampah dengan parameter aman untuk lingkungan. Teknologi ini memenuhi standar keberlanjutan jangka panjang sesuai Perpres.
“Percepatan realisasi program waste to energy memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga telah berjalan intensif,” sambung Hanifah.
BPI Danantara memiliki peran strategis dalam menentukan pengembang dan pengelola fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik.
“Sebelum lokasi proyek ditetapkan, kami akan verifikasi lapangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ESDM. Hasil verifikasi dibahas dalam rapat terbatas sebelum mendapatkan persetujuan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengakui Kalimantan Selatan masih jauh lagi dalam mengembangkan WTE. Selain nominal sampah, kemampuan keuangan daerah juga diakuinya cukup berat menjalankan program tersebut.
“Memang ada beberapa yang menawarkan diri kita akan kaji seperti yang ibu sampaikan tadi,” ujar Rahmat.
Pemprov Kalsel, lanjut Rahmat, saat ini lebih memfokuskan penanganan sampah di tingkat hulu. Seperti terus mendorong dilakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, agar residu yang dibuang ke TPA dapat diminimalisir.
“Kita fokus membenahi sampah di hulunya dulu,” pungkasnya. (Daily/Rilis).
Leave a Reply