Kalseldaily.com Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola komunikasi publik melalui kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Jumat (5/12/2025).
Dalam acara ini, Tim Peneliti Strakom 2025 yang diketuai Dr. H. Muzahid Akbar Hayat menyampaikan hasil evaluasi sekaligus poin-poin penyempurnaan desain komunikasi pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Dr. Muzahid menjelaskan bahwa timnya menggunakan hasil evaluasi dari 13 provinsi sebagai pembanding untuk memperkuat arah komunikasi Pemprov Kalsel. Ia menekankan pentingnya penyeragaman konten, mulai dari format visual hingga tata letak identitas gubernur, agar setiap bentuk komunikasi resmi memiliki standar yang jelas.
“Kita ingin semua desain komunikasi, baik ucapan resmi maupun konten kegiatan, memiliki standar yang jelas—mulai dari ukuran, format, warna, hingga penempatan identitas gubernur. Hal-hal sederhana seperti ucapan Idulfitri atau ucapan terima kasih pun kini harus lebih rapi dan terstruktur,” ujarnya.
Muzahid juga mengingatkan perlunya pemahaman otorisasi komunikasi di setiap unit kerja agar pesan publik tersampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.
Menurutnya, sebuah kegiatan harus tercermin secara benar di dalam konten komunikasi yang diproduksi.
Dr. Muzahid turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas rilis berita, baik yang disampaikan melalui wartawan maupun kanal resmi pemerintah. Ia menyoroti dinamika media yang semakin cepat sehingga menuntut aparatur untuk lebih berhati-hati.
“Kita perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, termasuk di media sosial. Fenomena yang terjadi di Sumatera beberapa hari terakhir menjadi pelajaran bagaimana sebuah pesan bisa dipersepsikan berbeda oleh publik,” kata Muzahid, merujuk pada isu komunikasi yang melibatkan pejabat yang sempat menjadi sorotan nasional.
Ia menambahkan bahwa kesalahan komunikasi sekecil apa pun berpotensi berdampak luas sehingga penegakan aturan dan standar perlu semakin diperkuat. Salah satu fokus yang ia tekankan adalah pentingnya mitigasi bencana informasi, yaitu serangkaian langkah antisipatif untuk mencegah misinformasi.
“Mitigasi bencana informasi menjadi fondasi penting. Kita harus siap dengan langkah-langkah antisipatif sebelum sebuah pesan dirilis, terutama untuk isu yang sensitif atau berdampak luas,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Mereka diminta memberikan masukan konstruktif sebelum dokumen Strakom 2025 difinalisasi.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menghimpun pandangan Bapak Ibu semua. Kreativitas dan inisiatif kita bersama adalah kunci membangun komunikasi pemerintah yang lebih efektif,” tutupnya. (Daily/md).
Leave a Reply