Kalseldaily.com Banjar – Ancaman banjir pesisir atau rob yang sebelumnya diperingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai daerah prioritas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena terdampak kenaikan muka laut akibat pemanasan global.
Sebagai tindak lanjut, tim Bappenas RI belum lama ini turun langsung ke Kabupaten Banjar untuk melihat kondisi pesisir yang terdampak rob. Kunjungan ini dilakukan untuk memetakan situasi lapangan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang berbasis data dan kondisi nyata di daerah.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan banjir rob yang semakin sering terjadi di wilayah pesisir, terutama Kecamatan Aluh-Aluh, menjadi perhatian utama Bappenas.
“Ini sudah menjadi persoalan global, dan Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang terdampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tim Bappenas melakukan pendataan perkembangan kondisi pesisir dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan membandingkan histori ketinggian air laut 10 hingga 15 tahun lalu dengan kondisi saat ini. Selain Aluh-Aluh, wilayah lain yang ikut dibahas antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Gambut, dan Kertak Hanyar.
Nashrullah menambahkan, peningkatan ketinggian rob hampir terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut diperparah oleh sedimentasi di alur Sungai Barito yang menyebabkan pendangkalan, sehingga air rob lebih lambat surut.
“Selain menambah tinggi genangan, durasi rob kini lebih lama dan intensitasnya lebih sering dibanding sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Analisis Kependudukan Bappenas RI, Widaryatmo, menyebutkan bahwa kunjungan ke Kabupaten Banjar bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak kenaikan muka laut terhadap masyarakat.
“Kami ingin mengidentifikasi sebaran dampak, kelompok rentan, lokasi prioritas, serta implikasinya terhadap ketahanan rumah tangga dan layanan dasar,” katanya.
Dalam proses perencanaan, Bappenas juga memanfaatkan aplikasi SEPAKAT sebagai instrumen analisis berbasis data sosial ekonomi dan spasial. Aplikasi ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap risiko iklim.
“Hasil analisis ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah agar kebijakan adaptasi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti,” tambah Widaryatmo.
Selain Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin juga masuk dalam perhatian Bappenas. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas RI, Muhammad Cholifihani, menegaskan bahwa penanganan banjir di Banjarmasin memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi.
“Banjir di Banjarmasin bukan persoalan yang mudah. Faktor penyebabnya saling berkaitan, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana,” ujarnya saat meninjau kawasan rawan rob di Komplek PWI Sungai Andai.
Menurut Cholifihani, banjir di Banjarmasin dipicu oleh kombinasi pasang air laut, curah hujan yang tinggi, serta alih fungsi lahan yang mengurangi daya dukung lingkungan. Kondisi geografis berupa dataran rendah dengan banyak sungai dan rawa membuat kota ini sangat rentan terhadap perubahan muka air.
Ia memastikan Bappenas akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bersama Bappeda Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, Bappenas akan melakukan pemetaan masalah secara komprehensif.
“Hasilnya akan jadi dasar perumusan langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan banjir rob ke depan,” tegasnya. (Daily/Fin)
Leave a Reply