Menu

Mode Gelap

Kesehatan

Dinkes Banjarbaru Pastikan Pengendalian Rabies Berjalan Efektif


 Foto: Halodoc Perbesar

Foto: Halodoc

Kalseldaily.com Banjarbaru – Angka kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kota Banjarbaru menunjukkan penurunan pada awal tahun 2026. Sepanjang Januari, jumlah laporan tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan selisih penurunan mencapai 17 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr Siti Ningsih, mengatakan tren penurunan ini merupakan hasil dari upaya pengendalian dan peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun kasus GHPR masih ditemukan di seluruh kecamatan.

“Kasusnya masih ada di semua kecamatan, rata-rata dua kasus per wilayah,” kata dr Siti Ningsih, Senin (2/2/2026).

Dari pemetaan kasus, Kecamatan Cempaka menjadi wilayah dengan laporan tertinggi, yakni empat kejadian. Selain itu, terdapat dua kasus gigitan yang berasal dari luar wilayah administratif Banjarbaru. Berdasarkan jenis hewannya, kucing masih menjadi penyebab terbanyak kasus gigitan yang dilaporkan.

Seluruh korban yang mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan penanganan sesuai standar, mulai dari pembersihan luka hingga pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) apabila diperlukan. Namun, tidak semua pasien langsung diberikan vaksin atau serum.

“Penanganan disesuaikan dengan tingkat risiko dan kondisi hewan penular. Jadi tidak semua kasus harus diberikan VAR atau SAR,” jelasnya.

Dalam rangka mempercepat respons penanganan, Pemerintah Kota Banjarbaru telah membangun sistem koordinasi lintas sektor melalui kelompok pengendalian zoonosis. Sistem ini melibatkan Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, rabies center, serta DKP3, sehingga setiap laporan GHPR dapat segera ditindaklanjuti.

Terkait ketersediaan vaksin, dr Siti memastikan stok VAR dan SAR di Banjarbaru masih dalam kondisi aman. Meski demikian, ia mengakui distribusi vaksin masih bergantung pada pasokan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ketika stok di provinsi kosong, daerah ikut terdampak. Kami pernah mengajukan pengadaan melalui APBD dan juga meminjam ke daerah lain saat stok menipis,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kendala di lapangan sejauh ini tidak terlalu signifikan. Beberapa pasien memang terlambat melapor, namun hasil observasi menunjukkan hewan penular berada dalam kondisi aman. Kasus penolakan vaksin juga jarang terjadi dan selalu disertai dengan persetujuan tertulis dari pasien. (Daily/Fin)

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

Ketua BKOW Kalsel drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, Silaturahmi Sekaligus Edukasi Kesehatan Lansia

11 April 2026 - 22:39

Klinik di Banjarbaru Edarkan Obat Tanpa Izin, Satu Tersangka Diamankan

9 April 2026 - 13:43

Puluhan Siswa  Alami Gangguan Kesehatan Usai Konsumsi MBG

8 April 2026 - 20:25

Antusias Warga Banjarmasin Donor Darah Meningkat di CFD Sabilal Muhtadin

5 April 2026 - 23:08

Batola Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Kalsel 2026, Keterbatasan Penginapan Tak Jadi Kendala

4 April 2026 - 20:16

WFH ASN di Pemprov Kalsel Masih Dibahas, Belum Ada Keputusan Final

2 April 2026 - 23:21

Trending di Hukum