Kalseldaily.com Banjarbaru – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, H. Sudian Noor, melaksanakan kegiatan Sapa (Serap Aspirasi) dalam rangka reses bersama Ketua Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Thamrin. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Asta Protas untuk Pendidikan Madrasah Unggul, Ramah, dan Berdaya Saing”.
Kegiatan ini bertempat di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Jumat (13/2), dan dihadiri para kepala madrasah dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, H. Sudian Noor menegaskan pentingnya memperkuat kualitas madrasah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Ia menyampaikan bahwa madrasah tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta memiliki karakter yang kuat.
“Madrasah unggul adalah madrasah yang mampu membentuk generasi berakhlak mulia, cerdas, dan siap bersaing di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman,” ujar H. Sudian Noor.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas madrasah membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dukungan masyarakat dan orang tua siswa.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara DPR RI, Kementerian Agama, kepala madrasah, guru, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan madrasah yang ramah, berkualitas, dan berdaya saing,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar yang optimal.
“Jika ada kebutuhan pembangunan ruang kelas, laboratorium, atau fasilitas lainnya, silakan diusulkan melalui mekanisme yang ada. Kami di Komisi VIII siap memperjuangkan aspirasi madrasah agar mendapatkan perhatian yang layak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Kalimantan Selatan termasuk dalam Program Strategis Nasional terkait swasembada pangan.
Program ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat swasembada pangan nasional melalui pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi jaringan irigasi di 14 provinsi, termasuk Kalimantan Selatan.
Program ini berfokus pada penguatan infrastruktur air seperti pembangunan embung, perbaikan saluran irigasi, serta pompanisasi untuk meningkatkan indeks pertanaman dan hasil panen petani.
Hal ini menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi sebagaimana yang ditekankan pemerintah pusat.
Sejumlah kepala madrasah turut menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kepala MAN 3 Batola mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah hal yang mudah. Bahkan, untuk masuk jenjang Aliyah saja masih menjadi tantangan karena minimnya dorongan dari orang tua.
Ia juga menyampaikan persoalan keterbatasan lahan untuk pengembangan fasilitas sekolah.
“Kami ingin menjadi madrasah yang unggul, tetapi di tempat kami tidak ada lagi tanah kosong untuk pengembangan. Kami berharap ada solusi agar sarana dan prasarana tetap bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala MAN 1 Balangan, Zulfah, menyampaikan bahwa sejak Januari 2025 pihaknya tidak lagi menerima tenaga pendidikan maupun guru baru, padahal kebutuhan guru di sekolah tersebut masih cukup banyak.
“Per Januari 2025 kami tidak lagi mengambil tenaga pendidikan dan profesi guru, sedangkan kebutuhan guru di sini sangat banyak. Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik,” ungkapnya.
Selain itu, MAN 1 Balangan juga tengah menghadapi dampak bencana angin puting beliung yang merusak bagian atap sekolah. Permohonan perbaikan telah diajukan, namun terkendala status tanah wakaf.
“Permohonan sudah kami ajukan, tetapi masih terhambat persoalan administrasi tanah wakaf,” tambahnya.
Plt. Kepala MAN 4 Hulu Sungai Tengah, M. Husnaini, juga menyampaikan persoalan terkait tenaga PPPK paruh waktu. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian gaji yang diterima guru PPPK paruh waktu, yang nominalnya masih mengikuti gaji sebelumnya di madrasah.
“Ada PPPK paruh waktu yang menerima gaji Rp700 ribu, ada juga yang Rp1 juta, sesuai gaji sebelumnya di madrasah. Kami berharap ada penyesuaian upah yang lebih layak dan sesuai dengan beban kerja mereka,” jelasnya.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi secara langsung dari madrasah. Berbagai persoalan mulai dari keterbatasan lahan, kekurangan guru, dampak bencana, hingga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi perhatian serius.
Melalui sinergi Asta Protas dan dukungan berbagai pihak, diharapkan madrasah di Kalimantan Selatan mampu berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, ramah terhadap peserta didik, serta memiliki daya saing tinggi, sejalan dengan visi pembangunan nasional. (Daily/Fin)
Leave a Reply