Kalseldaily.com Jeddah – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, kembali menegaskan pentingnya integritas seluruh petugas haji. Ia mengingatkan agar tidak ada petugas yang menerima imbalan, uang, atau bentuk gratifikasi apa pun dari jemaah haji.
Pesan tersebut disampaikan Gus Irfan saat memberikan arahan dalam kegiatan Verifikasi Faktual Tenaga Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Jeddah. Para tenaga pendukung ini nantinya akan bekerja bersama PPIH Arab Saudi yang berjumlah sekitar 1.622 orang dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama satu bulan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Dalam arahannya, Gus Irfan menekankan bahwa menjadi tenaga pendukung PPIH bukan sekadar menjalankan tugas teknis, melainkan memikul amanah besar untuk melayani tamu Allah. Karena itu, ia meminta seluruh petugas bekerja dengan dedikasi tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji Indonesia.
Ia menegaskan tidak boleh ada jemaah yang terabaikan atau tidak terlayani dengan baik akibat kelalaian petugas. Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi cerminan tanggung jawab dan komitmen negara dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selain soal pelayanan, Gus Irfan juga memberikan peringatan keras terkait praktik korupsi dan gratifikasi. Ia menegaskan kementeriannya berkomitmen menciptakan penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan.
Ia secara tegas melarang seluruh petugas menerima uang atau imbalan dalam bentuk apa pun, baik dari jemaah maupun pihak lain. Larangan ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kesucian dan keadilan dalam pelaksanaan ibadah haji.
Untuk memperkuat pengawasan, Gus Irfan membuka jalur komunikasi langsung bagi petugas. Ia meminta agar setiap indikasi pungutan liar atau permintaan uang oleh oknum tertentu segera dilaporkan tanpa ragu. Pemerintah, tegasnya, tidak akan memberi toleransi terhadap praktik ilegal yang mencederai ibadah haji.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah program strategis guna mendukung kelancaran musim haji 2026. Fokus utama diarahkan pada perlindungan jemaah dari jalur haji ilegal serta penguatan kontribusi ekonomi dalam negeri.
Menurut Yusron, KJRI Jeddah terus menggiatkan kampanye edukasi preventif melalui media sosial untuk memberikan informasi yang benar kepada WNI, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Program tersebut dikenal dengan sebutan “Jihad Medsos” dan bertujuan mencegah praktik ibadah haji ilegal.
Selain itu, KJRI Jeddah juga memfasilitasi forum business matching yang mempertemukan penyedia katering haji dengan importir produk Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadikan penyelenggaraan haji 2026 sebagai sarana promosi sekaligus pasar bagi produk-produk asli Indonesia. (Daily/Fin)
Leave a Reply