Kalseldaily.com Banjarmasin – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyiapkan rencana pengembangan layanan angkutan umum Trans Banua Anam untuk memperluas konektivitas transportasi di wilayah Hulu Sungai.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, mengatakan pengembangan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah provinsi dalam memperkuat integrasi angkutan umum antar kabupaten/kota.
Menurutnya, selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, fokus utama memang masih pada penguatan integrasi moda di kawasan aglomerasi Banjarbakula. Namun ke depan, layanan serupa akan diperluas ke daerah lain, termasuk Banua Anam.
“Konektivitas memang belum ada pertumbuhan signifikan, tetapi kita terus membangun sinergi dan integrasi moda. Saat ini Banjarbakula menjadi fokus, dan berikutnya kita siapkan pengembangan Trans Banua Anam untuk wilayah Hulu Sungai,” ujar Fitri, Kamis (26/2).
Layani Wilayah Hulu Sungai
Banua Anam sendiri mencakup sejumlah kabupaten di wilayah utara Kalimantan Selatan yang selama ini belum terintegrasi penuh dengan sistem angkutan umum berbasis layanan tetap seperti Trans Banjarbakula.
Rencana Trans Banua Anam diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi publik antarkabupaten dengan tarif terjangkau, aman, dan terjadwal. Dishub Kalsel saat ini masih melakukan kajian rute, kebutuhan armada, serta skema operasional yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.
Selain memperluas jangkauan layanan, pemerintah provinsi juga ingin memastikan integrasi antar moda berjalan baik. Nantinya, sistem ini diharapkan terhubung dengan layanan lain, sehingga masyarakat bisa berpindah moda dengan lebih mudah dan efisien.
Tak hanya menyiapkan Trans Banua Anam, Dishub Kalsel juga memfasilitasi koperasi angkutan untuk menghidupkan kembali layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang sebelumnya identik dengan armada L300.
Namun, menurut Fitri, ke depan armada lama kemungkinan akan diganti dengan kendaraan yang lebih layak seperti Hiace, Luxio, atau jenis lain yang memenuhi standar keselamatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Operator diwajibkan berbadan hukum koperasi serta memenuhi persyaratan dari Kementerian Perhubungan dan dinas terkait. Aspek keselamatan, kedisiplinan pengemudi, ketepatan waktu, dan profesionalitas layanan menjadi perhatian utama.
Terkait pembiayaan, pemerintah daerah membuka peluang skema insentif melalui kemitraan pembiayaan atau sektor perbankan, tidak hanya mengandalkan APBD.
Saat ini, Kalimantan Selatan tercatat konsisten mengalokasikan APBD untuk operasional layanan Trans Banjarbakula. Sepanjang 2025, layanan tersebut melayani rata-rata 1.906.522 penumpang dengan load factor mencapai 81,04 persen.
Selain itu, sejumlah kabupaten/kota juga telah menghadirkan layanan angkutan umum berbasis APBD, seperti Trans Lakatan di Tanah Laut, Trans Intan di Banjar, Trans Langsat Manis di Tabalong, Trans Sanggam di Balangan, Trans Banjarbaru, dan Trans Banjarmasin.
Melalui rencana Trans Banua Anam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pemerataan layanan transportasi publik semakin nyata, sekaligus mendorong minat masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama perjalanan antardaerah. (Daily/Fin)
Leave a Reply