Kalseldaily.com Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah dilaporkan mengajukan penghentian sementara pelaksanaannya. Polemik muncul mulai dari kasus makanan tidak habis, menu yang dinilai kurang sesuai selera siswa, hingga penyesuaian pelaksanaan selama bulan Ramadan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa sekolah untuk menerima program MBG.
“Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima, kami BGN tidak memaksa,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (26/2).
Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan program, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu menawarkan kepada sekolah-sekolah terkait kesediaan menjadi penerima manfaat. Jika dalam perjalanannya sekolah merasa perlu menghentikan sementara, hal tersebut diperbolehkan dan tidak menjadi persoalan.
Menurut Nanik, program MBG memang dirancang untuk menjangkau seluruh anak Indonesia guna mencegah kekurangan gizi. Namun demikian, penerapannya tetap bersifat sukarela tanpa unsur paksaan atau intimidasi dari pihak mana pun.
“Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi bahwa sekolah yang tidak menerima MBG berarti tidak mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Sejumlah sekolah mengemukakan alasan penghentian karena menu yang disajikan kurang diminati siswa sehingga makanan tidak habis atau bahkan tidak diambil. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program di lapangan.
BGN menyadari bahwa perbaikan gizi siswa membutuhkan konsistensi sekaligus adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Karena itu, pihaknya membuka ruang saran dan kritik agar program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan lebih optimal.
Memasuki bulan Ramadan, pelaksanaan MBG di sejumlah daerah juga mengalami penyesuaian, antara lain dengan penyaluran dalam bentuk makanan kering agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.
Sorotan dari Daerah
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Wakil Bupati H Gusti Rosyadi Elmi turut memberi perhatian terhadap pelaksanaan MBG selama Ramadan. Ia meminta agar menu MBG tidak menggunakan telur sebagai lauk utama selama bulan puasa.
Menurutnya, telur merupakan salah satu komoditas yang berpotensi memicu inflasi di daerah. Karena itu, ia mendorong pengelola SPPG menyusun variasi menu lain seperti ikan, ayam, tahu, tempe, maupun sumber protein alternatif yang tetap memenuhi standar gizi.
Selain itu, pengelola SPPG juga diminta memprioritaskan pembelian bahan baku dari wilayah setempat guna mendukung perputaran ekonomi masyarakat lokal.
Dengan berbagai dinamika tersebut, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmennya untuk terus mengevaluasi pelaksanaan MBG agar tetap tepat sasaran, tidak membebani sekolah, serta memberikan manfaat optimal bagi para siswa penerima. (Daily/Fin)
Leave a Reply