Banjarbaru, KalselDaily.com – Masalah pemadaman listrik bergilir yang meluas di Kalimantan hingga Jawa menuai kritik tajam dari Pengamat Kebijakan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Kalimantan Selatan (Kalsel), Noorhalis Majid.
Dalam tayangan di kanal YouTube jejakrekam, ia menyatakan keraguannya terhadap klaim PT PLN (Persero) yang menyebut pemadaman terjadi akibat kerusakan teknis.
“Jika murni karena gangguan alat, dampaknya tidak akan meluas secara nasional dan perbaikannya bisa dipercepat tanpa harus menunggu hingga bulan September,” ujar Mantan Kepala Ombusmen Kalsel tersebut.
Ia menduga target penyelesaian di bulan September ini berkaitan erat dengan momentum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
“Pemadaman tersebut diindikasikan sebagai alat negosiasi PLN kepada pemerintah agar anggaran mereka tidak terkena kebijakan efisiensi, sekaligus memperlihatkan dampak fatal yang harus ditanggung masyarakat jika anggaran BUMN tersebut dipotong,” tegasnya.
Noorhalis juga menyoroti paradoks pemadaman masif yang justru menimpa Kalsel dan Kaltim sebagai wilayah lumbung batu bara terbesar di Indonesia, yang ia umpamakan seperti “tikus mati di lumbung padi”.
“Ada dugaan pasokan energi sengaja dialihkan untuk pasar ekspor demi mengejar dana segar di tengah defisit anggaran negara, sehingga kebutuhan domestik dikalahkan” pungkasnya.
Mengingat tingginya ketergantungan aktivitas ekonomi dan sistem transaksi digital masyarakat saat ini terhadap listrik, Majid mendesak DPR dan Ombudsman untuk segera melakukan audit investigasi mendalam terhadap PLN serta mendorong pemerintah membuka keran kompetisi sektor kelistrikan agar tidak lagi dimonopoli oleh satu pemain tunggal. (Daily/md).
Leave a Reply