Kotabaru, KalselDaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut Kotabaru, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait di lingkungan Pemkab Kotabaru. Agenda tersebut bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi penyelenggaraan layanan guna memperkuat pemahaman aparatur dalam menjalankan reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja.
Membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Perbaikan harus diwujudkan secara nyata melalui sistem, perilaku, serta hasil yang langsung dirasakan warga, sejalan dengan visi Kotabaru Hebat.
Ia menekankan agar aparatur sipil negara menjadi motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, disiplin, profesionalisme, keramahan, responsivitas, dan inovasi. Menurutnya, pelayanan tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan wajib dijalankan sesuai standar agar memberi manfaat riil bagi masyarakat.
Anang Muhammad Zen juga mengapresiasi Bagian Organisasi Setda Kotabaru atas terselenggaranya forum ini, sembari berharap seluruh peserta aktif berdiskusi sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di unit pelayanan masing-masing.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, Ak., serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Irwan Yunizar, S.T.
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru melalui Bidang Komunikasi Publik turut memaparkan materi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Diskominfo H. Hendra Indrayana. Pemaparan tersebut menyoroti peran krusial kanal pengaduan publik sebagai sarana warga menyampaikan keluhan maupun aspirasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan layanan.
Sementara itu, Ketua Panitia M. Octo Brahma Yogayana, S.STP, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari upaya mendorong kualitas pelayanan publik agar semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi diharapkan mampu mengurangi keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan online.
Menurut Octo Brahma, penyusunan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu bentuk pedoman sekaligus pengaman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan. Namun, yang lebih penting adalah perubahan perilaku serta budaya kerja para pemberi layanan agar semakin memahami kebutuhan masyarakat.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam evaluasi pelayanan publik, di antaranya perbaikan proses bisnis dan cascading atau penjabaran kinerja perangkat daerah, penyusunan serta publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, penerapan whistleblowing system atau sistem pelaporan dugaan pelanggaran, pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan FGD ini, Pemkab Kotabaru berharap terbangun sinergi, komunikasi, dan komitmen seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin sederhana, cepat, transparan, responsif, dan berkualitas. Pada akhirnya, perbaikan pelayanan tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru. (Daily/adv)














Leave a Reply