Kalseldaily.com Banjarbaru – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan dalam waktu dekat dengan agenda yang berbeda.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengatakan Presiden Prabowo direncanakan berkunjung ke Kota Banjarbaru pada 12 Januari 2026. Salah satu agenda utama Presiden adalah meninjau program Sekolah Rakyat. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran dijadwalkan lebih dulu mengunjungi Kabupaten Balangan pada Kamis, 8 Januari 2025.
“Presiden rencananya ke Sekolah Rakyat di Banjarbaru tanggal 12 Januari. Untuk Wakil Presiden, informasinya besok ke Balangan,” ujar H. Muhidin usai pelantikan pejabat Eselon II di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (6/1) pagi.
Terkait kondisi Balangan, Muhidin memastikan banjir yang sempat melanda wilayah tersebut kini telah surut dan kondisi sudah kembali normal. Menurutnya, air mulai turun sekitar tiga jam setelah kejadian dan benar-benar kering dalam waktu lima jam.
“Sekarang sudah tidak ada banjir lagi. Dampaknya hanya rusak ringan. Jalan juga sudah bisa dilewati, jadi kondisi pascabanjir yang bisa dilihat,” jelasnya.
Gubernur Kalsel menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Dari hasil pemantauan, kerusakan akibat banjir dinilai ringan dan masih dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten.
“Kalau bupati bisa menangani, silakan. Kalau tidak sanggup, baru kita dari provinsi turun tangan,” ujarnya.
Namun demikian, H. Muhidin menegaskan pentingnya koordinasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Gubernur secara khusus meminta dinas terkait untuk berkoordinasi dengan BPBD agar bantuan tepat sasaran.
“Saya minta kepada dinas terkait, terutama masalah banjir, tolong koordinasikan dengan BPBD terkait bantuan kepada masyarakat terdampak. Jangan sampai masyarakat yang kebanjiran sampai sepinggang malah tidak dapat bantuan, sementara yang cuma selutut justru dapat. Ini yang perlu dikoordinasikan lagi,” tegasnya.
Gubernur H. Muhidin juga memberikan instruksi kepada Kepala BPBD yang baru dilantik agar segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan dan penyaluran bantuan. Muhidin menekankan bahwa instruksi tersebut bukan untuk kepentingan pencitraan pribadi.
“Saya berharap BPBD yang baru langsung koordinasi dengan Dinas Sosial. Saya ngasih instruksi bukan berarti saya yang ngasih bantuan lalu ditulis bantuan itu dari saya. Itu salah,” katanya.
Gubernur H. Muhidin juga menyinggung soal dokumentasi kegiatan bantuan di lapangan. Menurutnya, laporan berupa video atau dokumentasi harus dipahami sebagai tindak lanjut atas instruksi gubernur, bukan klaim pemberian bantuan gubernur.
“Saya minta laporan seperti video itu atas instruksi Gubernur, bukan berarti bantuan itu dari Gubernur,” ujarnya.
Sementara terkait rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Banjarbaru, Muhidin menyebut agenda tersebut masih bersifat tentatif mengingat padatnya jadwal Presiden. Jika terealisasi, Presiden akan meninjau langsung Sekolah Rakyat, program pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang sempat putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini fasilitasnya lengkap. Ada komputer, asrama, makan ditanggung, pendidikan agama juga ada. Anak-anak tinggal fokus sekolah,” kata Muhidin.
Gubernur juga menegaskan hingga saat ini kepastian kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Kalimantan Selatan masih terus dimatangkan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setelah pelantikan pejabat tersebut. (md/adpim)
Leave a Reply