WFH ASN di Pemprov Kalsel Masih Dibahas, Belum Ada Keputusan Final

Kalseldaily.com  Banjarmasin – Rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum diputuskan. Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal.

Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa pihaknya belum menetapkan keputusan terkait penerapan WFH dan masih akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah.

“Belum diputuskan. Masih akan kami komunikasikan dengan pimpinan,” ujarnya belum lama tadi.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran menawarkan skema fleksibilitas kerja bagi ASN, salah satunya dengan opsi bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Namun, pelaksanaannya bersifat terbatas dan disesuaikan dengan jenis layanan masing-masing instansi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Dinansyah, melalui Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Rakhmatiah, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan langkah awal berupa koordinasi lintas instansi.

“Pemprov Kalsel segera menindaklanjuti edaran ini dan akan melakukan koordinasi kepada pimpinan serta instansi terkait agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif,” katanya.

Ia menegaskan, unit pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO). Sementara itu, unit yang bersifat pendukung berpotensi menerapkan WFH secara selektif.

Lebih dari sekadar pengaturan pola kerja, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi birokrasi. Pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja berbasis hasil, percepatan digitalisasi layanan, serta efisiensi anggaran.

Selain itu, pengurangan mobilitas ASN diharapkan turut menekan konsumsi energi dan biaya operasional pemerintah daerah.

Pemprov Kalsel menegaskan akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan penerapan fleksibilitas kerja tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Daily/md)

SC: RRI