Madinah, KalselDaily.com — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina menyoroti pelaksanaan masa tinggal (blocking time) jemaah haji Indonesia di Madinah yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kesepakatan awal antara pemerintah dan DPR RI, Kamis (21/05/2026).
Menurut Selly, masa tinggal jemaah selama sembilan hari di Madinah merupakan hasil kesepakatan resmi Panitia Kerja (Panja) Pemerintah bersama DPR RI guna mengakomodasi pelaksanaan ibadah Arbain atau 40 waktu salat berjamaah di Masjid Nabawi.
Namun, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan teknis, khususnya terkait percepatan mobilisasi jemaah dari Madinah menuju Makkah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kesempatan jemaah untuk menuntaskan ibadah Arbain secara penuh.
“Blocking time sembilan hari di Madinah merupakan hasil kesepakatan resmi Panja Pemerintah dan DPR RI untuk mengakomodasi ibadah Arbain jemaah. Karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan seharusnya tetap mengacu pada komitmen tersebut,” ujar Selly.

Ia menegaskan, percepatan pergerakan jemaah ke Makkah semestinya mempertimbangkan hak jemaah dalam menyelesaikan ibadah Arbain yang sejak awal telah menjadi bagian dari skema pelayanan haji Indonesia.
Menurutnya, manajemen operasional haji tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi mengenai wajib atau tidaknya suatu ibadah, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak pelayanan dan kenyamanan jemaah yang telah dijanjikan oleh sistem penyelenggaraan haji.
“Persoalan ini bukan sekadar soal wajib atau sunnahnya Arbain, melainkan tentang komitmen pelayanan kepada jemaah. Ketika waktu tinggal telah disepakati untuk mendukung Arbain, maka pelaksanaannya juga harus konsisten,” katanya.
Selly juga meminta agar koordinasi antara Kepala Daerah Kerja (Kadaker), Kementerian Haji Arab Saudi, serta pihak penyedia layanan atau syarikah diperkuat, terutama menjelang kedatangan gelombang jemaah berikutnya.
Menurutnya, sinkronisasi yang lebih baik diperlukan agar pengaturan transportasi, akomodasi, hingga jadwal keberangkatan jemaah dapat berjalan lebih optimal tanpa mengurangi hak ibadah para jemaah.
Evaluasi terhadap layanan di Madinah tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sehingga pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat semakin nyaman, tertata, dan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati pemerintah bersama DPR RI. (Daily/md).















Leave a Reply