Menu ✖

Mode Gelap

Pemprov Kalsel

Sidang Paripurna DPRD Penjelasan Gubernur Kalsel Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027


 Sidang Paripurna DPRD Penjelasan Gubernur Kalsel Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 Perbesar

Banjarmasin, KalselDaily.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (9/9/2026) pagi.

Penjelasan Gubernur Kalsel ini disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H M Syarifuddin, di Ruang Rapat H Mansyah Addrian, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Dalam penjelasan Gubernur, disampaikan bahwa penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 10 Juli 2026 dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama pada 12 Agustus 2026.

“Kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi dan Dewan, baik dalam fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan, kami harapkan terus terpelihara pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini,” kata Sekdaprov menyampaikan penjelasan Gubernur.

Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS tersebut, perangkat daerah kemudian menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang dihimpun menjadi Rancangan APBD, dimana penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan RKPD Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, serta aspirasi masyarakat.

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 mengusung tema ‘Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas’,” jelas Gubernur dalam penjelasannya.

Sejalan dengan tema tersebut, sasaran makro pembangunan yang hendak dicapai pada 2027 antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,5, tingkat kemiskinan sebesar 3,41 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,05 persen.

Untuk mendukung sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel merancang pendapatan daerah dalam APBD 2027 sebesar Rp8,003 triliun.

Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5,266 triliun, pendapatan transfer Rp2,613 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp123,497 miliar.

Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp8,603 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, serta belanja transfer Rp1,605 triliun.

“Dengan postur tersebut terdapat defisit sebesar Rp600 miliar,” terang Sekdaprov.

Defisit tersebut, jelas Syarifuddin, ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp600 miliar.

Penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar berupa penyertaan modal daerah.

“Dengan demikian, pembiayaan neto berjumlah Rp600 miliar, sehingga defisit tertutup seluruhnya dan sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2027 direncanakan nihil,” ujar H M Syarifuddin menjelaskan.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalsel berharap pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat segera dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalsel sehingga menghasilkan kesepakatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Harapan kami, APBD Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana,” pungkas Sekdaprov.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 28 anggota DPRD Provinsi Kalsel, terdiri dari tiga orang pimpinan dan 25 anggota dewan.

Turut hadir Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalsel, perwakilan Forkopimda Kalsel, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Kalsel, serta Tenaga Ahli Gubernur Kalsel.

Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dilanjutkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada 16 September 2026, dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel serta Tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut.(Daily/Adpim)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

Muhidin Tekankan Pentingnya Data Geospasial untuk Perkuat Posisi Kalsel sebagai Pusat Logistik Kalimantan

26 October 2026 - 12:02

Wagub Hasnuryadi Hadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Jambore KUMITRA 2026

26 October 2026 - 11:48

Sekdaprov Kalsel Buka Pemilihan Nanang Galuh 2026, Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Banua

25 October 2026 - 11:49

Wagub Hasnuryadi Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan Masyarakat

23 October 2026 - 11:53

Langkah Penanganan Karhutla, Gubernur H Muhidin Gagas Pembangunan Embung Mini

20 October 2026 - 12:07

Gubernur Muhidin Usulkan Kembali Bantuan Karhutla untuk 12 Kabupaten di Kalsel

19 October 2026 - 17:27

Trending di Pemprov Kalsel