kalseldaily.com Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengungkap 18 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 18 orang sebagai tersangka serta menyita 7.825 liter BBM dan 22 unit kendaraan yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal tersebut.
Barang bukti BBM yang diamankan terdiri atas 2.300 liter Bio Solar bersubsidi dan 5.525 liter Pertalite. Sementara itu, 22 unit kendaraan turut disita karena diduga digunakan untuk mendukung praktik penyalahgunaan distribusi BBM.
Pengungkapan kasus tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dalam konferensi pers di halaman Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, Jumat (23/10/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga menjalankan modus pelangsiran dengan membeli BBM secara berulang kali di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). BBM yang terkumpul kemudian diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Praktik tersebut menjadi perhatian kepolisian karena BBM bersubsidi dan BBM penugasan disalurkan berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyalahgunaan distribusi berpotensi mengurangi ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak.
Pengawasan Distribusi BBM Diperketat
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan, jajarannya berkomitmen mengawasi distribusi BBM serta menindak tegas dugaan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
“Polda Kalsel berkomitmen mengawal distribusi BBM agar subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi maupun BBM penugasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran Polda Kalsel hingga tingkat kepolisian resor (polres) meningkatkan penyelidikan, pengawasan, dan penegakan hukum, terutama pada jalur distribusi serta wilayah yang rawan terjadi penyimpangan.
Menurutnya, upaya pengawasan membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU. Pengelola serta petugas SPBU juga diingatkan agar mematuhi ketentuan penyaluran BBM dan tidak membantu praktik pelangsiran.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelola serta petugas SPBU juga kami ingatkan untuk mematuhi ketentuan penyaluran dan tidak membantu praktik pelangsiran dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Kapolda turut mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi BBM dan melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penyimpangan di lingkungan masing-masing.
Terancam Hukuman Enam Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, para pihak dalam perkara ini masih berstatus tersangka. Pembuktian unsur pidana dan pertanggungjawaban masing-masing akan ditentukan melalui proses hukum.
Melalui pengungkapan tersebut, Polda Kalsel menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM. Langkah ini ditujukan untuk menjaga distribusi energi serta memastikan BBM bersubsidi dan BBM penugasan disalurkan sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak.















Leave a Reply