Menu ✖

Mode Gelap

Ekonomi

Masuk Nominasi IPKD 2026, Bupati Tabalong Paparkan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah


 Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani memaparkan pengelolaan keuangan daerah pada Validasi Eksternal IPKD (foto: prokopim tabalong) Perbesar

Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani memaparkan pengelolaan keuangan daerah pada Validasi Eksternal IPKD (foto: prokopim tabalong)

Tabalong, KalselDaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong masuk dalam daftar nominasi validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam tahapan penilaian tersebut, Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sekaligus memastikan program prioritas pembangunan tetap berjalan.

Tabalong menjadi salah satu dari 34 pemerintah kabupaten/kota yang masuk nominasi validasi eksternal IPKD 2026. Dari Kalimantan Selatan, daerah lain yang turut masuk dalam daftar tersebut adalah Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong, H. Husin Ansari, menjelaskan bahwa paparan Bupati berfokus pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah keterbatasan anggaran.

Ia menyebutkan, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat pada 2025 mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi sejumlah pos belanja, termasuk perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.

“Pada tahun 2025 ada kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi sejumlah belanja. Misalnya, belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen, termasuk beberapa belanja operasional lainnya,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab Tabalong untuk tetap menjalankan tujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati secara optimal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menerapkan strategi pembiayaan kreatif atau creative financing dengan melibatkan dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif. Salah satunya melalui optimalisasi creative financing dengan melibatkan perusahaan melalui dana CSR masing-masing,” jelas Husin.

Selain mengoptimalkan kolaborasi dengan perusahaan, anggaran hasil rasionalisasi juga diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Di antaranya pengendalian inflasi, penguatan cadangan pangan, serta program pendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kredit Tabalong Smart Jadi Perhatian Tim Validator

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim penilai BSKDN Kemendagri adalah program Kredit Tabalong Smart. Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan skema bunga nol persen.

Dalam proses validasi, tim penilai turut mendalami aspek keberlanjutan program tersebut, terutama dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal daerah.

“Alhamdulillah, respons dari tim penilai sangat baik, khususnya terhadap inovasi-inovasi yang sudah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Salah satu yang didalami adalah Kredit Tabalong Smart, terutama bagaimana keberlanjutannya di tengah keterbatasan ruang fiskal,” ungkap Husin.

Ia menyampaikan, hingga Oktober 2026, realisasi penyaluran pembiayaan Kredit Tabalong Smart telah melampaui Rp11 miliar. Angka tersebut berasal dari total penyertaan modal Pemkab Tabalong sebesar Rp18 miliar kepada PT BPR dan telah menjangkau lebih dari seribu penerima manfaat.

Dukung Penjahit Lokal melalui Program Seragam Sekolah

Selain membantu akses permodalan masyarakat, Kredit Tabalong Smart juga memiliki keterkaitan dengan program pengadaan seragam sekolah gratis yang melibatkan penjahit lokal.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya mendorong agar belanja pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi pelaku usaha lokal.

Husin menjelaskan, para penjahit yang membutuhkan tambahan modal dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Tabalong Smart untuk menunjang kegiatan produksi mereka.

“Para penjahit lokal yang membutuhkan tambahan modal usaha dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Tabalong Smart untuk mendukung kegiatan produksi mereka,” jelasnya.

Fasilitas pembiayaan tersebut diberikan dengan skema bunga nol persen, tanpa agunan, dan bebas biaya administrasi. Selain dukungan permodalan, para pekerja juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

Keikutsertaan dalam validasi eksternal IPKD 2026 menjadi bagian dari upaya Pemkab Tabalong untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Respons positif dari tim validator BSKDN Kemendagri terhadap sejumlah inovasi yang dipaparkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan fiskal yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. (Daily/adv).

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

Tertibkan SPBU Maburai, Polres Tabalong Sita Tujuh Kendaraan

20 November 2026 - 20:29

121 Sekdes se-Tabalong Ikuti Bimtek, Bupati Tekankan Tata Kelola Desa yang Profesional dan Akuntabel

20 November 2026 - 20:13

Bupati Tabalong Jalin Kerja Sama dengan Pemkot Surabaya, Perkuat Inovasi dan Pelayanan Publik

19 November 2026 - 17:40

Antisipasi Lonjakan Harga, Pemko Banjarbaru Siapkan Pasar Murah

19 November 2026 - 13:17

Hadiri Rakernas ADPMET, Bupati Tabalong Usulkan Kilang Mini

18 November 2026 - 21:17

Haji Fani Usulkan Festival Budaya Dayak Deah Masuk Kalender Pariwisata Nasional

17 November 2026 - 09:58

Trending di Tabalong