DPR RI Komisi VIII Bahas Antisipasi Darurat Haji 2026 di Tengah Konflik Timur Tengah

Kalseldaily.com Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI pada Rabu (11/3/2026) untuk membahas kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan keadaan darurat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Pembahasan ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan tiga skenario utama terkait keberangkatan jemaah haji Indonesia apabila situasi keamanan di kawasan tetap memanas.

Skenario pertama adalah jemaah haji tetap diberangkatkan meski konflik masih berlangsung.

Dalam kondisi ini, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman, diplomasi keamanan untuk mendapatkan jaminan koridor aman bagi jemaah Indonesia sebagai pihak non-kombatan, serta menyiapkan protokol evakuasi darurat selama pelaksanaan ibadah haji.

Skenario kedua adalah Indonesia memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji secara normal.

Apabila skenario ini terjadi, Menteri Haji dan Umrah RI diminta melakukan negosiasi agar biaya layanan yang telah dibayarkan oleh Indonesia tidak hangus.
Sementara itu, skenario ketiga terjadi jika pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia juga tidak akan memberangkatkan jemaah, dan fokus utama pemerintah adalah mengamankan seluruh dana yang telah dibayarkan agar dapat kembali secara utuh.

Selain membahas haji, rapat juga menyinggung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan keamanan jemaah umrah yang saat ini masih berada di Arab Saudi.

Pemerintah telah menurunkan tim di Bandara Jeddah dan Madinah untuk berkoordinasi dengan maskapai, memastikan kebutuhan dasar jemaah yang menunggu penerbangan terpenuhi, serta melakukan pemantauan secara intensif selama 24 jam.

Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan, sehingga keselamatan dan kenyamanan jemaah Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. (Daily/Fin)