Tanjung, KalselDaily.com – Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menyiapkan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pemadaman, operasional petugas hingga fasilitas kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap.
Melalui bantuan ini, Pemkab Tabalong merencanakan pengadaan tujuh unit mobil tangki air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman kebakaran sekaligus membantu distribusi air. Selain itu, disiapkan 90 unit mesin pemadam portabel serta 90 unit mesin pemadam jinjing dan gendong lengkap dengan alat pelindung diri (APD).
Untuk menunjang aktivitas petugas dan relawan di lapangan, pemerintah daerah juga mengalokasikan 17.000 liter bahan bakar minyak (BBM). Ketersediaan bahan bakar ini diharapkan dapat memperlancar mobilisasi personel maupun pengoperasian berbagai peralatan pemadam saat terjadi kebakaran.
Perhatian terhadap dampak Karhutla juga diberikan melalui penguatan pelayanan kesehatan. Pemkab Tabalong menyiapkan 5.000 kotak masker untuk masyarakat, disertai multivitamin, obat tetes mata, obat asma, alat uap nebulizer, serta obat Ventolin bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Tidak hanya itu, fasilitas ruang oksigen dan oksigen portabel ukuran 500 gram juga disiapkan di 18 Puskesmas serta PSC 119 Tabalong Smart. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi gangguan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat kabut asap.
Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani mengatakan, seluruh penggunaan Banpres tersebut telah disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pendataan kebutuhan berdasarkan kondisi dan keperluan penanganan di lapangan.
Menurutnya, inventarisasi kebutuhan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Kesehatan dengan melibatkan sejumlah Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS).
“Jadi untuk penanganan Karhutla, memang ada juklak juknis yang sudah disampaikan. Salah satu yang kita lakukan adalah menginventarisasi kebutuhan di lapangan yang dilakukan BPBD dan Dinas Kesehatan dengan pertemuan bersama para UPBS,” katanya, Rabu (28/10/2026).
Hasil pendataan tersebut kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan jenis sarana, prasarana dan kebutuhan pendukung yang paling diperlukan.
“Dari hasil itulah mereka menyampaikan kebutuhan ke TAPD terkait kebutuhan di lapangan,” jelas sosok yang akrab disapa H Fani tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, H Husin Ansari memastikan dana Banpres sebesar Rp10 miliar telah diterima dan proses administrasi penggunaannya sedang dipercepat.
Ia menyebutkan, seluruh item pengadaan telah disepakati dan proses penginputan anggaran ditargetkan segera rampung agar masing-masing perangkat daerah dapat langsung mengajukan kebutuhan.
“Jadi bantuannya sudah di BPKAD, kemarin sudah kami buka input dan sudah disepakati untuk semua item-itemnya. Hari ini mudah-mudahan selesai, Kamis kami tutup dan kalau dibutuhkan bisa langsung diminta,” jelasnya.
Dari total bantuan tersebut, sekitar Rp9,6 miliar dialokasikan melalui BPBD Tabalong, sedangkan sisanya dikelola Dinas Kesehatan. Pengadaan mobil tangki air direncanakan melalui sistem e-katalog, sementara kebutuhan peralatan lainnya diproses sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Pemkab Tabalong berharap kesiapan personel, ketersediaan peralatan pemadaman dan pelayanan kesehatan semakin kuat sehingga penanganan Karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan. (Daily)
Leave a Reply