Tabalong, KalselDaily.com – Sebanyak 121 sekretaris desa (Sekdes) se-Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong di Aston Tanjung City Hotel, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani. Bimtek ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi di tingkat desa.
Kepala DPMD Tabalong, H. Adityapula Nugraha, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, aparatur desa perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang memadai agar mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi informasi.
“Jadi ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, efektif, transparan dan akuntabel serta mampu beradaptasi dengan perkembangan kebijakan hingga teknologi informasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran sekretaris desa dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan. Sebagai unsur penting dalam struktur pemerintahan desa, sekdes memiliki tanggung jawab membantu kepala desa mengoordinasikan administrasi pemerintahan serta memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib.
“Dalam hal ini, sekretaris desa memiliki peran strategis dalam membantu kepala desa mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta memastikan tertib administrasi dan kelancaran tugas pemerintahan desa,” jelas Adit.
Sementara itu, Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik karena menjadi institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, berbagai kebutuhan dan persoalan warga umumnya pertama kali disampaikan melalui pemerintah desa. Karena itu, kualitas pelayanan di tingkat desa sangat menentukan kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Karena itu, aparatur desa harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik,” tegas Bupati yang akrab disapa H. Fani tersebut.
Ia juga mengingatkan agar aparatur pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian urusan administrasi, tetapi turut memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengelolaan anggaran desa, lanjutnya, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Begitu pula dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa harus mengutamakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Penggunaan anggaran desa harus dilakukan dengan baik, terbuka, dan sesuai aturan. Begitu juga dalam menyusun program pembangunan, harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (Daily/adv)













Leave a Reply