Kalseldaily.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menghadiri video conference yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (4/2) pagi.
Video conference ini digelar dalam rangka pembahasan strategi penguatan program peningkatan gizi nasional serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sampai saat ini, setidaknya 130.000 siswa mencakup SD, SMP, dan SMA di Kalsel menjadi sasaran MBG.
Setiap dapur mandiri diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 miliar per bulan. Biaya ini mencakup kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, hingga biaya pengelolaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen penuh terhadap program ini dengan menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar.
Dana tersebut nantinya akan digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dapur mandiri, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, serta biaya tenaga kerja dalam pengolahan dan distribusi makanan bergizi kepada seluruh siswa yang menjadi sasaran program.
Dalam Video conference yang diikuti oleh para Gubernur, Bupati, Walikota ataupun perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia mengemukakan sejumlah kendala terkait implementasi program MBG, terutama yang berkaitan dengan regulasi, payung hukum, dan alokasi anggaran.
Oleh karena itu diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dalam hal penguatan regulasi dan efisiensi distribusi anggaran.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan yang memimpin jalannya rapat mengatakan dikarenakan kopleksitas program MBG, ini maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Karena itulah kemudian penting sekali dalam proses ini keterlibatan semua elemen.
Tigor mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.
“Sampai saat ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya.
Tigor juga menyebut bahwa BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.
“Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapat program ini,” tutup Tigor.
Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.
Tigor juga menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
(wasaka.kalselprov.go.id)