Menu ✖

Mode Gelap

Pembangunan

Solusi Banjir, Pembangunan Riam Kiwa Masih Terkendala Ganti Rugi Lahan


 Suasana Rakor proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Banjarbaru. (Foto: HK) Perbesar

Suasana Rakor proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Banjarbaru. (Foto: HK)

Kalseldaily.com – Banjir tahunan yang kerap melanda Kabupaten Banjar dan sekitarnya kembali menjadi sorotan. Untuk mengatasi masalah ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menggelar pertemuan membahas rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Pertemuan tersebut berlangsung di Calma Caffe, Minggu (02/02/25).

Rifky, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pembangunan bendungan ini merupakan solusi utama untuk mengatasi banjir yang sulit ditangani selama ini. “Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar dan sekitarnya sulit untuk diatasi kalau kita tidak membangun Bendungan Riam Kiwa,” ujarnya.

Menurut Rifky, dana untuk pembangunan bendungan sebenarnya sudah disiapkan sejak lama. Pada tahun 2020, pemerintah telah memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek ini. Namun, realisasi pembangunan terhambat oleh masalah lahan. “Lahan yang direncanakan untuk bendungan ini merupakan kawasan hutan, sehingga perlu perubahan status menjadi Area Penggunaan Lain (APL),” jelas Rifky.

Baru pada tahun 2023, kawasan tersebut berhasil diubah statusnya menjadi APL, membuka jalan untuk pembangunan. Namun, satu masalah lagi muncul: ganti rugi lahan. “Sekarang masih ada satu masalah lagi, soal ganti rugi, yang belum bisa kita realisasikan karena sejumlah dokumen belum selesai,” ungkap Rifky.

Untuk mempercepat penyelesaian, Rifky menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait. “Paling tidak ada empat stakeholder: Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemprov Kalsel, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Saya kumpulkan semuanya, dan saya targetkan dalam dua minggu semua dokumen mereka selesai,” tegasnya.

Setelah dokumen rampung, Rifky berencana meminta persetujuan dari Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menentukan besaran dana ganti rugi. “Begitu ini selesai, kita akan minta approval ke Menko Perekonomian terkait nilainya. Uang sudah ada, kita bagikan ke masyarakat, baru Kementerian PUPR bisa bekerja. Paling cepat akhir tahun ini kita baru bisa mulai pengerjaan,” paparnya.

Bendungan Riam Kiwa tidak hanya dirancang sebagai solusi untuk mengatasi banjir tahunan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan nasional. “Jika bendungan ini selesai, curah hujan tinggi dari hulu akan tertampung terlebih dahulu di bendungan, sehingga tidak langsung mengalir ke kota. Yang lebih penting lagi, bendungan ini juga akan mendukung swasembada pangan nasional. Ketika banjir, bagaimana kita bisa siap menjadi bagian dari swasembada pangan?” ungkap Rifky. Dukungan terhadap swasembada pangan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pembangunan Bendungan Riam Kiwa sangat penting bagi wilayah tersebut.

 

Artikel ini telah dibaca 97 kali

badge-check

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

Empat Daerah di Kalsel Disiapkan Jadi Kawasan Industri

20 November 2026 - 19:53

Usai Karhutla, BNPB Ingatkan Warga Kalsel Jangan Terlena dan Waspada Ancaman Banjir

12 November 2026 - 15:42

Peringati Hari Pahlawan ke-81; Gubernur H. Muhidin Heningkan Cipta Doakan Pahlawan dan Korban Karhutla

10 November 2026 - 23:26

Gubernur H. Muhidin Sampaikan Duka Mendalam Jatuhnya Helikopter Water Bombing; Penyebab Musibah Tunggu Investigasi KNKT

9 November 2026 - 23:17

Hasnuryadi Dukung Kesetaraan Hak dan Pengembangan Potensi Anak Down Syndrome

8 November 2026 - 23:10

‎Tinjau Stadion 17 Mei Banjarmasin, Wagub Hasnuryadi Pastikan Pembenahan Aspek Keamanan Jadi Prioritas

7 November 2026 - 23:02

Trending di Pemprov Kalsel