Kalseldaily.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pentingnya program prioritas bagi kepentingan masyarakat dalam Rapat Koordinasi Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/2/2025). Rakor ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kalsel serta didampingi oleh Plh Sekretaris Daerah, Syarifuddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Dinansyah.
Dalam pertemuan tersebut, H. Muhidin menyoroti proses pemeriksaan yang tengah berlangsung di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menegaskan agar setiap temuan segera ditindaklanjuti dan dokumen yang masih tertunda segera diselesaikan.
Gubernur juga menekankan pentingnya memperhatikan catatan dari hasil opini audit BPK, terutama terkait waktu penyelesaian yang harus dilakukan dalam 60 hari kerja. “Jika tahun ini kita kembali meraih predikat WTP, pastikan semua catatan diperhatikan agar menjadi bahan perbaikan di tahun mendatang,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar setiap SKPD melaporkan kepada Plh Sekdaprov sebelum memulai penggunaan anggaran atau kegiatan fisik yang bersumber dari APBD. Namun, kegiatan yang menggunakan dana APBN atau sudah mendapatkan instruksi khusus dapat segera dijalankan.
“Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama kita. Oleh karena itu, kita harus fokus pada program-program prioritas, termasuk kesehatan, pengelolaan sampah, inflasi, kemiskinan, pendidikan, dan penanganan stunting,” ungkap H. Muhidin.
Dalam rakor ini, berbagai kepala SKPD memanfaatkan kesempatan untuk melaporkan perkembangan program di instansi masing-masing. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Rusdi Hartono, memaparkan rencana mengisi Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan berbagai olahan berbahan dasar ikan, serta melaporkan bantuan alat perikanan bagi nelayan di Banua.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman, menyampaikan rencana distribusi 20 ton bibit kepada petani terdampak banjir serta optimalisasi lahan dan pencetakan sawah rakyat seluas 25.000 hektar.
Dari sektor kesehatan, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, drg. Teguh, mengajukan permohonan penggantian alat rontgen gigi yang vital bagi layanan kesehatan gigi masyarakat.
Di bidang lingkungan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Dinas Kehutanan, Fathimatuzzahra, melaporkan penutupan sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berimbas pada peningkatan volume sampah di TPAS Banjarbakula. Ia juga mengungkapkan perolehan alokasi mangrove hasil kerja sama dengan PT Freeport.
Selain itu, Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra, menyoroti pentingnya indeks penilaian Reformasi Birokrasi yang mencakup pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, investasi, pengendalian inflasi, dan pengembangan produk dalam negeri.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Ahmad Bagiawan, menyampaikan rencana evaluasi tenaga kerja Non-ASN yang akan dilakukan dalam waktu 6-7 hari sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat.
Di akhir rakor, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung laporan, pendapat, serta kendala dari masing-masing SKPD demi kelancaran pemerintahan di Kalsel.
Ia juga menginstruksikan agar fasilitas kesehatan milik Pemprov Kalsel segera mengajukan usulan pengadaan alat kesehatan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Pastikan semua fasilitas kesehatan memiliki peralatan yang memadai, karena ini menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat,” pesannya.
Foto : Yusnadian Noor
Leave a Reply