Kalseldaily.com – Suasana Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), tampak ramai pada Kamis pagi (13/2/2025). Ribuan pegawai Non-ASN dari berbagai dinas, badan, dan biro di lingkungan Pemprov Kalsel memadati aula tersebut untuk mengikuti proses verifikasi data yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M. Syarifuddin, sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masa depan tenaga honorer.
Didampingi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan, Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah, serta Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, Syarifuddin meninjau langsung proses verifikasi yang berlangsung tertib dan lancar. Tak hanya memastikan kelancaran, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para pegawai sebagai bentuk komitmen kejujuran dalam pengisian data.
Dalam kesempatan tersebut, M. Syarifuddin menyampaikan pesan penting kepada para pegawai yang hadir. “Ini adalah momen penting untuk masa depan bapak dan ibu sekalian. Mari kita isi data dengan jujur dan akurat agar proses ini bisa berjalan lancar dan diterima oleh BKD Kalsel. Hasilnya nanti akan kami laporkan langsung kepada bapak Gubernur,” ujarnya dengan penuh semangat.
Syarifuddin juga mengapresiasi kedisiplinan para pegawai dalam mengantre dan mengikuti prosedur verifikasi. “Kedisiplinan bapak dan ibu sekalian sangat penting agar proses ini berjalan adil dan merata. Semua pegawai Non-ASN di lingkungan Pemprov Kalsel memiliki kesempatan yang sama,” tambahnya.
Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, menjelaskan bahwa sebagian tenaga Non-ASN diproyeksikan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Dari hasil pendataan awal, ada sekitar 2.500 tenaga Non-ASN yang diproyeksikan untuk menjadi PPPK pada gelombang kedua. Kami berharap mereka yang telah bekerja lebih dari dua tahun dapat memenuhi persyaratan,” ujar Galuh.
Proses selanjutnya, lanjut Galuh, adalah pembuktian kebenaran data dan identitas orang yang bersangkutan. “Kami memverifikasi masa kerja dan memastikan semua data didukung oleh bukti-bukti atau berkas yang valid. Data yang lolos verifikasi akan masuk ke dalam database, sementara yang tidak memenuhi ketentuan akan dikeluarkan dari proses ini,” jelasnya.
Pelaksanaan validasi dan verifikasi di Gedung Idham Chalid Banjarbaru dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini juga disebut sebagai simulasi awal, di mana kelompok kerja (pokja) bertugas mengumpulkan hasil verifikasi data tenaga Non-ASN. Galuh menambahkan, jumlah tenaga Non-ASN di lingkungan Pemprov Kalsel diperkirakan mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.
“Langkah ini penting untuk memastikan keberadaan, kondisi, dan status tenaga Non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Kalsel. Kami ingin memastikan bahwa data yang kami miliki akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Galuh.
Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui BKD, terus berupaya memberikan perhatian serius terhadap nasib para pegawai Non-ASN. Proses verifikasi data ini merupakan langkah awal untuk menata sistem kepegawaian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Syarifuddin menegaskan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Kami sangat menghargai pengabdian bapak dan ibu sekalian. Proses verifikasi ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa hak dan masa depan bapak dan ibu bisa lebih terjamin,” ucap Syarifuddin.
Sebelum mengakhiri, Syarifuddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai Non-ASN yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi. “Sekian ulun (saya) akhiri, terima kasih atas kedatangan buhan pian (pegawai Non-ASN) dalam verifikasi pada pagi ini. Semoga langkah ini membawa kebaikan bagi kita semua,” tutupnya dengan penuh harap.
Leave a Reply