Transisi Kementerian Haji Belum Tuntas, Urusan Jemaah Haji di Kalsel Masih di Bawah Kemenag

Kalseldaily.com  Banjarmasin — Upaya pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kanwil Kemenhaj) di Kalimantan Selatan tampaknya masih membutuhkan waktu panjang. Hingga pertengahan Oktober ini, seluruh urusan terkait administrasi dan pelayanan ibadah haji tetap berada di bawah kendali Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, menuturkan bahwa proses peralihan kewenangan dari Kemenag ke Kemenhaj belum sepenuhnya rampung dan masih berada dalam tahap transisi administratif.
“Secara kelembagaan, urusan haji memang sudah menjadi ranah Kementerian Haji. Namun di lapangan, pelaksanaannya masih dibantu oleh Kemenag karena struktur Kanwil Kemenhaj di daerah belum terbentuk,” ujarnya, Rabu (15/10).

Ia menegaskan, pelimpahan kewenangan secara resmi baru dapat dijalankan setelah terbit surat keputusan dari kementerian terkait.
“Kami masih menunggu surat dari pusat yang menjadi dasar hukum pelaksanaan transisi ini. Jadi, sementara waktu, Kemenag tetap menjalankan fungsi pelayanan seperti biasa,” jelas Tambrin.

Dari Jakarta, Slamet, Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Haji, mengatakan bahwa penyusunan struktur organisasi Kanwil Kemenhaj di berbagai provinsi sedang digodok bersama Kementerian PAN-RB. “Pembentukan masih dalam tahap penyusunan struktur dan penetapan formasi. Belum ada tahapan rekrutmen pegawai baru karena formasi definitif belum keluar,” ujarnya.

Menurutnya, langkah awal pengisian jabatan akan memanfaatkan aparatur yang sudah ada di berbagai instansi pemerintah. “Tahap pertama kemungkinan dilakukan rotasi atau mutasi antar lembaga. Perekrutan baru akan dibuka bila kebutuhan personel belum terpenuhi,” tambahnya.

Kondisi ini membuat masyarakat calon jemaah haji di Kalimantan Selatan untuk sementara masih harus mengurus segala keperluan administrasi melalui Kemenag, sebagaimana sistem yang berlaku sebelumnya. Pemerintah daerah berharap, proses transisi menuju kelembagaan baru ini tidak menghambat pelayanan publik dan tetap menjamin kenyamanan calon jemaah. (Daily/md)