Kalseldaily.com Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Langkah ini menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (11/11/2025). Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan arah kebijakan kesehatan yang selaras dengan RPJMD serta strategi nasional di bidang kesehatan.
“Saya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar pelayanan kesehatan di daerah terpencil menjadi program prioritas. Jangan hanya fokus di perkotaan, tapi pastikan masyarakat di pelosok juga merasakan manfaatnya,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, perencanaan anggaran harus menjadi pijakan awal dalam mewujudkan pemerataan layanan tersebut. Pemerintah daerah diminta memperhatikan kebutuhan mendasar seperti penanganan stunting, peningkatan fasilitas kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis di wilayah yang sulit dijangkau.
“Musyawarah ini harus menghasilkan rancangan anggaran yang berpihak pada pemerataan pelayanan, agar manfaatnya bisa dirasakan secara menyeluruh,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diaudin, mengakui masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan di sejumlah daerah. Menurutnya, faktor anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam pemerataan pelayanan.
“Banyak tenaga kesehatan enggan ditempatkan di pelosok karena keterbatasan biaya hidup, keamanan, dan sarana pendukung. Ini yang sedang kami evaluasi bersama,” jelasnya.
Diaudin menuturkan, alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi saat ini mencapai sekitar Rp600 miliar. Namun, sebagian besar terserap untuk pembayaran gaji rumah sakit dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Yang tersisa sekitar Rp17 miliar untuk kegiatan dan pembiayaan program pelayanan kesehatan lainnya, termasuk dukungan bagi daerah pelosok,” ujarnya.
Melalui forum musyawarah tersebut, pemerintah provinsi berharap dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan. Harapannya, seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan merata—menjadi langkah nyata menuju peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Banua. (Daily/Fin)
Leave a Reply