Kalseldaily.com Banjarbaru — Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sejak pertengahan Desember 2025 hingga awal Januari 2026 tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada fasilitas umum serta infrastruktur jalan milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Bina Marga memastikan akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap ruas-ruas jalan provinsi yang terdampak banjir. Langkah ini dilakukan guna menjaga kelayakan infrastruktur jalan serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Sejumlah ruas jalan provinsi dilaporkan terendam banjir dalam waktu cukup lama, di antaranya ruas Banjarmasin–Martapura, Mataraman–Sei Ulin, Jalan Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta ruas Jalan Jejangkit. Genangan air yang berlangsung berhari-hari dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan pada badan jalan dan sistem drainase, akibat tergerus arus air serta melemahnya struktur perkerasan aspal.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh ruas jalan provinsi yang terdampak banjir sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
“Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya kerusakan, seperti aspal yang tergerus atau struktur jalan yang melemah, kami akan segera melakukan penanganan, baik melalui pengaspalan ulang maupun tambal sulam sesuai tingkat kerusakannya,” ujar Robby, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan jumlah pasti ruas jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan. Pasalnya, di beberapa lokasi genangan air masih belum sepenuhnya surut, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan secara menyeluruh.
Meski demikian, Dinas PUPR Kalsel memastikan penanganan akan dilakukan secara bertahap dan terprioritas, terutama pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki volume lalu lintas tinggi. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi pascabanjir.
Robby menambahkan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga terus dilakukan, khususnya terkait penanganan jalan yang saling terhubung antara kewenangan provinsi dan daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan pemulihan infrastruktur pascabanjir dapat berjalan lebih cepat dan efektif. (Daily/Fin)
Leave a Reply