Kalseldaily.com Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai merealisasikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan memulai tahapan pembebasan lahan. Langkah ini menjadi solusi atas belum adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar, yang selama ini membuat sebagian warga harus mengakses pendidikan ke Banjarbaru.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, mengatakan proses awal telah dilakukan melalui Ekspose Perencanaan Pengadaan Tanah pada awal Desember 2025. Kegiatan tersebut menjadi dasar perencanaan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah yang hingga kini belum memilikinya.
“Ini bagian dari upaya Pemkab Banjar supaya ke depan warga tidak perlu lagi sekolah ke daerah lain. Kita siapkan lahannya terlebih dahulu,” ujar Erny, Jumat (16/1).
Ia menjelaskan, dokumen kajian pengadaan tanah disusun oleh tim dosen Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari pertanian, kehutanan, teknik hingga lingkungan hidup. Untuk memastikan proses berjalan transparan dan sesuai aturan, Pemkab Banjar juga melibatkan Kejaksaan Negeri, BPN, Polres Banjar, serta Kodim 1006 Banjar.
“Kita ingin semua proses clear dan clean, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” katanya.
Pembebasan lahan ini direncanakan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Banjar yang telah disiapkan sejak tahun lalu. Namun, pelaksanaannya sempat terkendala efisiensi anggaran. Lahan yang akan dibebaskan memiliki luas sekitar 7,7 hektare dan berlokasi di Desa Jingah Habang Hulu, Kecamatan Karang Intan.
Menurut Erny, lokasi tersebut dipilih karena dinilai strategis, aman dari banjir, memiliki luas yang mencukupi, serta relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banjar. “Lokasinya bebas banjir dan sangat mendukung untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Saat ini, proses pembebasan lahan masih dalam tahap kajian. Pemkab Banjar juga masih menunggu persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan, mengingat penggunaan anggaran di atas Rp3 miliar harus mendapat izin pemerintah provinsi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca, memastikan pihaknya akan mengawal proses pengadaan tanah dari sisi hukum perdata. “Kami siap melakukan pendampingan agar proyek strategis ini berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyelewengan,” tegasnya. (Daily/Fin)
SC: Radar Banjarmasin
Leave a Reply