Kalseldaily.com Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah sebagai bagian dari transformasi nasional penyaluran bantuan sosial.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Program ini bertujuan mendorong penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menyampaikan bahwa digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola bansos secara menyeluruh. Menurutnya, Kalimantan Selatan siap menjadi daerah percontohan di luar Pulau Jawa dalam penerapan sistem bansos digital.
“Melalui integrasi data terpadu atau single identity, kami mendorong sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Fokus utamanya pembersihan data anomali dengan verifikasi biometrik berbasis NIK,” ujar Farhanie di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2026.
Ia menjelaskan, ke depan penyaluran bantuan sosial akan diarahkan menggunakan sistem non-tunai atau cashless, seperti dompet digital, QRIS, hingga kartu yang terintegrasi dengan aplikasi khusus.
Tahap awal uji coba sistem akan dilakukan di Kota Banjarmasin untuk mengukur kesiapan infrastruktur dan respons masyarakat.
“Pilot project ini penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, baik teknis maupun kesiapan penerima manfaat,” katanya.
Farhanie menambahkan, Gubernur Kalimantan Selatan menaruh perhatian besar terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial.
Nantinya, setiap aliran dana bantuan dapat dipantau secara real-time melalui dasbor digital yang terhubung antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyediakan kanal pengaduan masyarakat terintegrasi untuk menangani permasalahan bantuan sosial.
Dinas Sosial Kalsel diminta melakukan pemetaan wilayah yang memerlukan pendampingan ekstra selama masa transisi digital, terutama daerah dengan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis digitalisasi bansos dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” tutup Farhanie. (Daily/Fin)
Leave a Reply