Kalseldaily.com Banjarmasin – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu isu utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Jumat, 20 Februari 2026.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR, para kepala daerah se-Kalimantan Selatan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalsel.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola BUMD. BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.
Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Selatan.
Ia menilai evaluasi terhadap BUMD sangat dibutuhkan agar keberadaan badan usaha milik daerah benar-benar memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Evaluasi terhadap BUMD sangat penting agar kontribusinya terhadap PAD benar-benar optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas BUMD, Yamin juga memaparkan berbagai tantangan yang tengah dihadapi Kota Banjarmasin. Persoalan pengelolaan sampah, kebutuhan pembangunan infrastruktur perkotaan, hingga dampak penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih menjadi perhatian utama.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk rasionalisasi belanja daerah. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang ada.
Ia menegaskan, dukungan dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan penguatan infrastruktur kota.
“Namun untuk pengelolaan sampah dan penguatan infrastruktur, kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” ujarnya.
Yamin berharap Komisi II DPR RI dapat memberikan perhatian lebih melalui kebijakan yang bersifat konkret dan aplikatif.
Lebih lanjut, Yamin menekankan bahwa karakteristik Banjarmasin sebagai kota sungai memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, penanganan infrastruktur dan lingkungan tidak bisa disamakan dengan kota-kota lain pada umumnya. (Daily/Fin)
Leave a Reply