Kalseldaily.com Banjarbaru — Isu penguatan ekonomi umat dan peran generasi muda dalam pengelolaan zakat mengemuka dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Republik Indonesia yang digelar di Namira Paradise Garden, Banjarbaru, Senin (08/12/2025) pagi.
Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dengan Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PAN, H. Sudian Noor, dalam dialog terbuka bertema “Mahasiswa sebagai Muzakki Masa Depan dalam Mencapai Indonesia Emas 2045”.
Berbagai persoalan lapangan disampaikan peserta, mulai dari belum meratanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tantangan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil. Diskusi tersebut menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap tata kelola zakat dan ekonomi umat di daerah.
Sahdin, perwakilan IPNU IAD Martapura, mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat di desa-desa masih menghadapi kendala struktural. Menurutnya, meski sejumlah masjid telah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), keberadaan UPZ belum menjangkau seluruh wilayah.

“Masih banyak desa yang belum memiliki UPZ. Padahal potensi zakat di tingkat desa cukup besar jika dikelola secara terstruktur,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sudian Noor menilai penguatan sistem dan profesionalisme pengelolaan zakat menjadi kunci utama. Ia mendorong mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk terlibat aktif sebagai agen perubahan.
“Perbaikan sistem tidak bisa ditunda. Mahasiswa harus ikut mengambil peran agar zakat dikelola secara profesional dan berdampak luas,” katanya.
Dalam forum tersebut, Sudian Noor juga mengungkapkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dijadwalkan pada 2026. Revisi ini diarahkan untuk memperjelas kewenangan negara serta memperkuat mekanisme pengawasan.
Program satu desa satu muzakki turut menjadi perhatian peserta. Sudian Noor menyatakan komitmennya untuk mendorong program tersebut agar dapat diterapkan secara nasional, dengan Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah percontohan.
Isu lain yang mengundang perhatian adalah sertifikasi halal bagi UMKM. Jubai dari IPNU Banjarmasin menilai proses sertifikasi masih dirasakan rumit oleh masyarakat kecil. Menanggapi hal itu, Sudian Noor mengakui adanya kendala di lapangan dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dari sisi ketenagakerjaan, Falah dari Banjarmasin menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Menurutnya, kemandirian ekonomi menjadi prasyarat agar pemuda dapat berkontribusi sebagai muzakki di masa depan.
Diskusi ditutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus menanamkan nilai kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. (Daily/Fin)
















Leave a Reply