kalseldaily.com Banjarbaru — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyoroti kuatnya tekanan industri ekstraktif terhadap lingkungan Banua sepanjang 2025.
Dalam Catatan Akhir Tahun yang disampaikan di Banjarbaru, Senin (22/12/2025), WALHI menilai kondisi tersebut berpotensi memicu krisis lingkungan dan sosial yang semakin meluas jika tidak segera ditangani secara serius.
Direktur WALHI Kalsel, Raden Rafiq, menyebut sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan kini telah dibebani berbagai izin industri, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga kehutanan. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan masih terlalu berpihak pada kepentingan modal dan mengabaikan daya dukung lingkungan. “Lingkungan kita dipaksa menanggung beban yang sangat berat,” ujarnya singkat.
Berdasarkan catatan WALHI Kalsel, sisa tutupan hutan primer di Kalimantan Selatan kini hanya sekitar 49.958 hektare dari total luas wilayah kurang lebih 3,7 juta hektare. Luasan tersebut dinilai sangat kecil dan tidak sebanding dengan masifnya pemberian izin industri ekstraktif yang terus berlangsung.
Penanggung jawab kampanye WALHI Kalsel, Jefry Raharja, memaparkan luas izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalsel mencapai 722.895 hektare. Selain itu, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) tercatat seluas 559.080 hektare, sementara Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit mencapai 645.612 hektare.
“Kalau dijumlahkan, izin-izin ini membebani 51,57 persen wilayah Kalimantan Selatan. Ini sudah mengarah pada krisis lingkungan,” katanya.
WALHI menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi masa depan Banua. Selain mempercepat kerusakan lingkungan, aktivitas industri ekstraktif juga menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat.
Di sejumlah wilayah, kegiatan pertambangan disebut memicu pencemaran air, debu, kebisingan, hingga kerusakan rumah warga.
Di sisi lain, konflik agraria masih terus terjadi. WALHI Kalsel mencatat adanya kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya, serta tekanan dan intimidasi terhadap aktivis lingkungan.
Menurut Jefry, situasi ini menunjukkan semakin menyempitnya ruang demokrasi di daerah.
“Warga dan pejuang lingkungan justru sering dikorbankan,” ujarnya.
Menutup catatan akhir tahun, WALHI Kalsel menegaskan bahwa berbagai bencana ekologis yang terjadi bukan semata-mata disebabkan faktor alam. “Ini akibat salah arah kebijakan,” kata Raden Rafiq.
Ia mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk lebih serius melindungi lingkungan dan hak masyarakat agar krisis ekologis dan sosial di Kalimantan Selatan tidak semakin dalam. (Daily/Fin)
Leave a Reply