Kalseldaily.com Banjarmasin – Sebanyak 2.037 kendaraan dinas berpelat merah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan menunjukkan, Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah tunggakan tertinggi di Kalsel pada awal 2026, dengan nilai mencapai Rp1,39 miliar.
Meski jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 3.559 unit, Banjarmasin tetap menjadi sorotan karena angkanya paling besar di antara kabupaten/kota lainnya.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan adanya perbedaan data antara catatan Samsat dan sistem Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD). Berdasarkan e-BMD yang telah diaudit BPK, jumlah kendaraan aset Pemko tercatat 1.834 unit.
“Selisih data ini kemungkinan berasal dari kendaraan instansi vertikal atau sisa pelimpahan kewenangan kementerian yang masih tercatat di wilayah Banjarmasin,” ujar Edy, Selasa (3/2/2026).
Hasil sinkronisasi menunjukkan, sebagian kendaraan sudah dihapuskan asetnya, sebagian rusak berat dan akan dilelang pada 2026, serta beberapa unit masih berstatus milik kementerian. Sementara itu, sebanyak 356 unit kendaraan aktif di SKPD memang masih menunggak pajak dan telah diminta untuk dianggarkan pembayarannya pada tahun ini.
BPKPAD Banjarmasin memastikan akan terus berkoordinasi dengan Samsat guna memvalidasi data agar jumlah tunggakan benar-benar akurat. (Daily/Fin)
Leave a Reply