Kalseldaily.com Banjarbaru – Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Kebijakan opsen ini mulai diberlakukan sejak tahun 2025.
Walaupun pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah provinsi, hasil opsen secara langsung masuk ke kas daerah kabupaten dan kota. Sepanjang tahun 2025, total opsen pajak kendaraan bermotor se-Kalsel tercatat mencapai Rp601.369.552.700.
Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penerimaan opsen terbesar, yakni lebih dari Rp145 miliar. Disusul Kota Banjarbaru sekitar Rp81,3 miliar, Kabupaten Banjar sebesar Rp71,72 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu (Batulicin) sebesar Rp67,059 miliar.
Sementara kabupaten lain seperti Tanah Laut, Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara menerima opsen dengan nilai yang bervariasi. Kabupaten Balangan menjadi penerima terendah dengan sekitar Rp15,3 miliar.
Dengan adanya pendapatan dari opsen pajak tersebut, pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewajiban menyisihkan cost sharing sebesar 5 persen dari total penerimaan. Dana ini digunakan untuk mendukung layanan kesamsatan.
“Penggunannya bisa membantu kegiatan pendataan kendaraan bermotor, penagihan, serta sosialisasi pajak,” jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Menurut Subhan, ketentuan penggunaan cost sharing 5 persen tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota.
“Setelah 5 persen untuk cost sharing, sisanya sepenuhnya menjadi kewenangan pemkab dan pemkot untuk pembangunan masing-masing daerah,” tambahnya.
Pemanfaatan dana cost sharing opsen pajak di daerah pun beragam. Sebagian besar digunakan untuk hibah kendaraan operasional Samsat Keliling. Selain itu, ada pula daerah yang memanfaatkannya untuk memperkuat sosialisasi kewajiban pajak hingga ke tingkat RT.
Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah dengan pemanfaatan cost sharing yang cukup menonjol. Meski menerima opsen terendah di Kalsel karena jumlah kendaraan yang relatif sedikit, Pemkab Balangan justru menggunakan dana tersebut untuk membangun kantor Samsat baru.
Gedung Samsat tersebut dibangun di samping Masjid Al Akbar Balangan dan kini hampir rampung. Nantinya, bangunan ini akan menjadi pusat layanan terpadu yang lebih representatif bagi masyarakat Bumi Sanggam.
Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Balangan, Rasid, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan dari skema Opsen PKB dan BBNKB tahun 2025 sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.
“Dari target Rp18 miliar, saat ini kita sudah mencapai 85 persen. Capaian ini merupakan hasil sinergi kuat antara BPKPAD Balangan dengan UPPD Paringin serta tingginya kesadaran masyarakat,” ujar Rasid. (Daily/Fin)
Leave a Reply