Kalseldaily.com – Jemaah haji asal Indonesia terpaksa berjalan kaki sejauh belasan kilometer dari Muzdalifah menuju Mina akibat minimnya armada pengangkut dan kemacetan parah di jalur yang seharusnya digunakan untuk mengangkut jemaah.
Kondisi memprihatinkan ini mendapat sorotan dari Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muslim Ayub. Ia menyebut bahwa buruknya manajemen transportasi dan akomodasi menjadi akar permasalahan yang menyebabkan ribuan jemaah terlantar.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Saya melihat langsung video ibu-ibu lansia terlantar di Arafah karena tidak ada tenda yang menampung mereka saat situasi sangat luar biasa. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Muslim Ayub dari Makkah, Jumat (6/6), dikutip dari detikcom.
Beberapa jemaah bahkan tampak beristirahat di trotoar dan ruang terbuka lainnya karena tak mendapatkan tempat berlindung. Situasi semakin memburuk karena hingga malam 10 Zulhijah, masih banyak jemaah yang belum berhasil diangkut ke Mina untuk melaksanakan prosesi lempar jumrah, salah satu rukun penting dalam ibadah haji.
Muslim Ayub menilai keterlambatan ini terjadi karena jumlah armada pengangkut yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah.
“Kuota setiap kloter sudah ditetapkan, tapi kendaraan yang disiapkan tidak sesuai. Akibatnya, pengangkutan jemaah tidak berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini memiliki banyak kekurangan yang harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah dan pihak penyelenggara haji, termasuk Kementerian Agama dan mitra logistik di Arab Saudi, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi dan akomodasi jemaah.
Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan alasan jemaah haji Indonesia berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina pada Jumat, 6 Juni 2025. Para jemaahmemutuskan berjalan kaki karena kondisi lalu lintas yang padat.
Banyaknya jumlah bus membuat pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina menjadi lambat.
“Juga tidak sedikit jemaah yang berjalan kaki di lokasi Mina sehingga pergerakan menjadi lebih lambat,” ujar Hilman dari tayangan pantauan Youtube Kementerian Agama pada Ahad, 8 Juni 2025.
Selain itu, Hilman melanjutkan, banyak bus terlambat menjemput jemaah haji di Muzdalifah. Sejumlah bus yang mengantar dan menjemput para jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina itu mobilitasnya tidak lancar karena lalu lintas padat. Dalam situasi itu, jemaah haji khawatir karena belum kunjung dijemput.
“Karena itu mereka memutuskan berjalan kaki,” kata dia.
Hilman menjelaskan, para petugas haji Indonesia sebetulnya sudah meminta jemaah haji untuk tidak berjalan kaki. Namun, panitia tidak bisa menahan lebih lama. “Situasi psikologis saat itu, tidak memungkinkan untuk menahan terlalu lama.
Akhirnya sebagian jemaah melakukan berjalan kaki,” kata dia.
Petugas haji sudah mengimbau jemaah haji Indonesia tetap tinggal di Muzdalifah khususnya jemaah lanjut usia (lansia) dan disabilitas. Alasannya, jarak antara Muzdalifah menuju Mina cukup jauh, 3 sampai 4 kilometer.
“Kami khawatir mereka kesulitan untuk menemukan tenda, sehingga bisa tersesat,” kata dia.
Meski begitu, Hilman mengatakan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah berkoordinasi dengan perusahaan penyedia layanan transportasi dan pemerintah Arab Saudi. Mereka berusaha untuk segera mengantar jemaah ke Mina.
Hilman mengklaim, saat ini semua jemaah haji sudah meninggalkan Mina. PPIH saat ini terus membantu jemaah haji Indonesia untuk mendapatkan tenda di Mina. “Kami terus melakukan penyisiran untuk membantu jemaah mendapatkan tenda,” kata dia.
Timwas Dorong Pembentukan Kementerian Haji
Wakil Ketua DPR yang juga Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji, Adies Kadir mengusulkan pembentukan Kementerian Haji sebagai institusi khusus untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji.
Kementerian ini nantinya menggantikan peran Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai terlalu banyak menangani urusan lain. Model ini, katanya, meniru sistem yang diterapkan di Arab Saudi.
“Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri,” kata Adies di Mina, Makkah, Sabtu (7/6).
Adies menilai Kemenag kurang melakukan antisipasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal itu dinyatakannya setelah meninjau langsung kondisi jemaah haji Indonesia di lapangan.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adies
Menurutnya adanya sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan, seperti jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.
“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tambahnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah dan Pemerintah Arab Saudi, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.
Adies juga mengkritik kualitas dan kesiapan petugas haji yang dinilai tidak merata. Di beberapa titik yang mengalami kepadatan atau crowd, ia menyebutkan petugas haji justru tidak berada di lokasi.
“Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag,” tegasnya.
Adies juga menyayangkan kondisi jemaah yang harus menempuh perjalanan jauh tanpa pendampingan saat lempar jumrah di Mina. Banyak dari mereka yang akhirnya kelelahan, termasuk lansia yang terpaksa berjalan hingga belasan kilometer.
“Mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa mencarikan solusi terbaik. Supaya jemaah haji Indonesia bisa berhaji dengan nyaman, aman, dan lebih terkoordinasi,” katanya.
Penyelenggaraan haji tahun 2026 rencananya bakal dipegang oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). BP Haji dibentuk oleh Presiden Prabowo. Saat ini proses revisi undang-undang haji sedang dibahas di DPR. Setelah UU selesai, secara otomatis penyelenggaraan ibadah haji akan beralih ke BP Haji.
Namun dalam perjalanannya, koordinasi haji diusulkan agar dipegang oleh lembaga Kementerian khusus. Salah satunya usulan dari Timwas Haji soal adanya pembentukan Kementerian Haji.
Leave a Reply