Kalseldaily.com – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima penghargaan P2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2024 di Jakarta, pada Senin (23/9).
Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Muhammad Farhan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
“Alhamdulilah. Keberhasilan Provinsi Kalsel sebagai TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan tak lepas dari dukungan penuh Gubernur Paman Birin yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran kepada masyarakat, pelaku usaha dan UMKM Banua,” ungkap Muhammad Farhan.
Dalam berbagai kesempatan pun, Gubernur Paman Birin menekankan dengan adanya digitalisasi pembayaran dapat mempercepat arus transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan meminimalkan risiko kebocoran serta penyalahgunaan dana.
Disamping itu, Paman Birin juga menyampaikan digitalisasi pembayaran sebagai upaya untuk mendukung inklusi keuangan.
“Digitalisasi pembayaran juga mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional,” ungkap Paman Birin.
Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2024 Wilayah Kalimantan yang diraih Provinsi Kalsel ini melengkapi penghargaan yang juga diterima pada Tahun 2023 yakni Bank Indonesia (BI) Award Implementasi QRIS Terbaik se-Kalimantan sebagai komitmen pertumbuhan UMKM dengan digitalisasi pembayaran.
Turut mendampingi Kepala Biro Perekonomian Muhammad Farhan, tampak hadir Direktur Utama Bank Kalsel Fakhruddin.
Selain Provinsi Kalsel,
TP2DD Provinsi Terbaik 2024 untuk Wilayah Sumatera diraih Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat (Wilayah Jawa Bali), Provinsi Sulawesi Selatan (Wilayah Sulawesi) dan Provinsi
-Nusa Tenggara Timur (Wilayah Maluku dan Papua)
Diketahui, arah kebijakan P2DD yaitu penguatan infrastruktur, penguatan regulasi dan koordinasi, serta penguatan ekosistem transaksi digital pemda. Dengan mengusung tema bertajuk: “Digitalisasi Transaksi Pemda Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD menyampaikan bahwa digitalisasi di era sekarang semakin maju, Indonesia selaku Pimpinan ASEAN pada tahun lalu telah mendorong Economic Framework Agreement.
“Tentu saja, TP2DD ini sangat penting. Pertama, perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah. Sekarang sudah 87,9% atau 480 pemda,” ungkap Menko Airlangga.
Lalu, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB.
Adapun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pun menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah membuat perekonomian semakin maju di sejumlah daerah.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menko selaku Ketua Satgas P2DD telah mendorong kemajuan ini,” ungkap Perry.
Dengan sinergi, menurut Perry Warjiyo, bisa mempercepat digitalisasi keuangan negara dan daerah, demi mensejahterakan rakyat Indonesia.
Menurut Perry Warjiyo, transformasi digitalisasi sangat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran anggaran daerah sehingga sangat membantu sekali dalam kemajuan daerah tersebut. (adv)
