Menu

Mode Gelap

Daerah

Pangkas Perjalanan Dinas, Pemprov Kalsel Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo


 Pangkas Perjalanan Dinas, Pemprov Kalsel Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Perbesar

Kalseldaily.com – Pemprov Kalsel bersama DPRD Kalsel mulai membahas anggaran makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski mengaku tak merasa terbebani, Pemprov Kalsel merencanakan 30 persen dari APBD Kalsel untuk menjalankan program ini di Kalsel.

Menggeser anggaran sebesar 30 persen itu, beberapa item kegiatan pun dipastikan akan dipangkas dan dirasionalisasi. Salah satunya adalah mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan lain yang bisa ditunda.

“Rasionalisasi anggaran ini untuk menjalankan program Pemerintah Pusat. Seperti makan bergizi, ketahanan pangan, ketahanan energi dan yang lainnya,” beber Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Kalsel, Sabtu (9/11/2024).

Dalam rapat banggar itu, Roy mengatakan perjalanan dinas tak hanya di SKPD Pemprov Kalsel yang akan dirasionalisasi. Namun, perjalanan dinas Anggota DPRD Kalsel pun sama. “Pembahasan belanja ini akan dibahas kembali bersama DPRD Kalsel. Semoga kawan-kawan di dewan bisa merasionalisasi juga untuk menjalankan program Presiden,” ucapnya.

Berapa persisnya anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Kalsel untuk menjalankan program Prabowo itu? Roy mengaku masih berhitung angka persisnya. “Kami sambil menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Untuk detail pelaksanaan di daerah seperti apa, kami belum dapatkan. Yang pasti, rasionalisasi 30 persen anggaran itu untuk ini,” tambahnya.

Ditegaskannya, menjalankan sejumlah program prioritas pemerintah pusat ini, pihaknya tak merasa terbebani.

Pasalnya, anggaran yang dirasionalisasi tersebut adalah pekerjaan yang bukan prioritas. Contohnya seperti rapa- rapat yang masih bisa dilaksanakan di aula sendiri, termasuk perjalanan dinas.

“Kalau memang program nasional pemerintah pusat dan visi misi presiden dan wakil presiden, kita harus menjalankan,” imbuhnya.

Sisi lain, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan menjalankan program nasional Pemerintah Pusat harus dilakukan bersama-sama semua pemangku kebijakan.

Menurutnya, rasionalisasi anggaran untuk menjalankan program Pemerintah Pusat tentu harus disesuaikan, hingga tak membebani daerah.

Artikel ini telah dibaca 68 kali

badge-check

Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

Arab Saudi Perketat Pemeriksaan Visa Haji, H. Sudian Noor Minta Masyarakat untuk Tidak Berhaji Tanpa Visa Haji

13 May 2025 - 13:14

Pemekaran Kotabaru Kian Dekat, Tanah Kambatang Lima Segera Jadi DOB

12 May 2025 - 14:26

H. Sudian Noor,S.AP Minta Pengawasan Haji Diperketat, Dorong Mitigasi dan Penegakan Hukum

29 April 2025 - 10:09

Jemaah Pakai Visa Ilegal Berhaji, Lintas Komisi DPR RI Turun Tangan Minta Bentuk Siswas Gakkum Haji

24 April 2025 - 10:03

Gagal Berangkat karena Visa Kerja, Kemenag Kalsel Imbau Warga Waspadai Jalur Haji Tak Resmi

20 April 2025 - 16:26

Besok, Distribusi Air PTAM Intan Banjar Terhenti 24 Jam: Warga Diminta Menampung Air

13 April 2025 - 19:36

Trending di Daerah