Menu

Mode Gelap
Paman Birin Terima Penghargaan BAZNAS Award 2024, Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik Belasan Kilo Sabu Diblender, 88.764 Orang Selamat dari Penyalahgunaan Narkoba Anggota KPPS Tabalong Meninggal, Ternyata Masih Pelajar Haul ke-4 Guru Zuhdi Dilaksanakan Tanggal 7 Maret 2024  Realisasi Investasi Kalsel Tahun 2023 Capai 19,7 T, Terbesar Pertambangan

Daerah

Pangkas Perjalanan Dinas, Pemprov Kalsel Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo


 Pangkas Perjalanan Dinas, Pemprov Kalsel Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Perbesar

Kalseldaily.com – Pemprov Kalsel bersama DPRD Kalsel mulai membahas anggaran makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski mengaku tak merasa terbebani, Pemprov Kalsel merencanakan 30 persen dari APBD Kalsel untuk menjalankan program ini di Kalsel.

Menggeser anggaran sebesar 30 persen itu, beberapa item kegiatan pun dipastikan akan dipangkas dan dirasionalisasi. Salah satunya adalah mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan lain yang bisa ditunda.

“Rasionalisasi anggaran ini untuk menjalankan program Pemerintah Pusat. Seperti makan bergizi, ketahanan pangan, ketahanan energi dan yang lainnya,” beber Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar usai rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Kalsel, Sabtu (9/11/2024).

Dalam rapat banggar itu, Roy mengatakan perjalanan dinas tak hanya di SKPD Pemprov Kalsel yang akan dirasionalisasi. Namun, perjalanan dinas Anggota DPRD Kalsel pun sama. “Pembahasan belanja ini akan dibahas kembali bersama DPRD Kalsel. Semoga kawan-kawan di dewan bisa merasionalisasi juga untuk menjalankan program Presiden,” ucapnya.

Berapa persisnya anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Kalsel untuk menjalankan program Prabowo itu? Roy mengaku masih berhitung angka persisnya. “Kami sambil menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Untuk detail pelaksanaan di daerah seperti apa, kami belum dapatkan. Yang pasti, rasionalisasi 30 persen anggaran itu untuk ini,” tambahnya.

Ditegaskannya, menjalankan sejumlah program prioritas pemerintah pusat ini, pihaknya tak merasa terbebani.

Pasalnya, anggaran yang dirasionalisasi tersebut adalah pekerjaan yang bukan prioritas. Contohnya seperti rapa- rapat yang masih bisa dilaksanakan di aula sendiri, termasuk perjalanan dinas.

“Kalau memang program nasional pemerintah pusat dan visi misi presiden dan wakil presiden, kita harus menjalankan,” imbuhnya.

Sisi lain, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan menjalankan program nasional Pemerintah Pusat harus dilakukan bersama-sama semua pemangku kebijakan.

Menurutnya, rasionalisasi anggaran untuk menjalankan program Pemerintah Pusat tentu harus disesuaikan, hingga tak membebani daerah.

Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Berkat Doa di Sekumpul, Abduh Cleaning Service UIN Kini Lulus Jadi Dosen

20 January 2025 - 18:30

Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Keputusan MenPAN-RB

17 January 2025 - 18:29

Tabligh Akbar Milad ke-5 Pondok Pesantren RMA: Guru Fahkhruddin Nur dan kiyai Muhari Hadirkan Tausiyah Penuh Makna

11 January 2025 - 15:46

MasyaAllah, 4,1 Juta Jemaah Hadiri Haul ke-20 Abah Guru Sekumpul

6 January 2025 - 07:51

Haul ke-20 Abah Guru Sekumpul, Pemprov Kalsel Gratiskan Naik BRT Banjarbakula Sepekan

3 January 2025 - 08:29

Haji Muhidin Sumbangkan 1 Ton Ikan Segar untuk Dapur Umum Haul ke-20 Abah Guru Sekumpul

31 December 2024 - 10:25

Trending di Daerah