Kalseldaily.com – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (17/2/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Demonstrasi yang berlangsung di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, sempat memanas. Massa menyuarakan tuntutan mereka tidak hanya melalui orasi di jalan, tetapi juga dengan berbagai spanduk yang bernada kritik tajam. Beberapa spanduk bertuliskan sindiran seperti “Pegawai Kecil Dikurangin, Pegawai Besar Dibanyakin” dan “Pemerintah Perkosa Kami Setiap Hari.” Bahkan, semboyan pendidikan nasional “Tutwuri Handayani” diplesetkan menjadi “Tutwuri Efisiensi” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan sektor pendidikan.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari ini juga diwarnai dengan pemasangan spanduk pada papan nama kantor DPRD Kalsel. Spanduk besar bertuliskan “Waspada Indonesia Gelap 2025, Darurat Pendidikan, Tutwuri Efisiensi” menutupi papan nama tersebut. Tak hanya itu, mahasiswa juga menggantung spanduk aksi pada pohon-pohon di trotoar depan gedung DPRD.
Setelah lebih dari satu jam berorasi, akhirnya beberapa perwakilan DPRD Kalsel turun menemui massa. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono, Anggota Komisi I DPRD Kalsel Dirham Zain, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Jaini duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Koordinator aksi, Adi Jayadi yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menyampaikan sembilan poin tuntutan secara langsung kepada anggota DPRD. Salah satu tuntutan utama mereka adalah evaluasi terhadap kebijakan pemangkasan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH), yang dianggap akan memperburuk akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin bapaknya di-PHK, ibunya antre gas, kakaknya tidak bisa melanjutkan kuliah, dan adiknya hanya bisa makan gratis,” seru Adi dalam orasinya yang disambut sorakan massa. Ia juga menyinggung visi “Indonesia Emas 2045” yang kerap digaungkan pemerintah, namun menurutnya tidak sejalan dengan realitas kebijakan yang justru mengancam masa depan pendidikan di Indonesia.
“Indonesia yang katanya emas, kini menjadi Indonesia cemas,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan mahasiswa, Bambang Yanto Permono menyatakan bahwa pimpinan DPRD Kalsel sedang berhalangan hadir dan tidak dapat menemui demonstran secara langsung. Meski demikian, mahasiswa tetap menuntut DPRD untuk bersikap tegas dan menandatangani kesepakatan bersama dengan seluruh aliansi BEM se-Kalsel terkait tuntutan yang mereka ajukan.
sc foto : (hallobanua.com)
Leave a Reply