Salah Input, Dana Rp5,165 Triliun Milik Pemprov Kalsel, Bukan Milik Pemko Banjarbaru

Kalseldaily.com Banjarbaru– Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menegaskan informasi yang menyebut daerah mereka memiliki dana mengendap di perbankan senilai Rp5,165 triliun adalah tidak benar. Hasil klarifikasi resmi menunjukkan, dana tersebut sebenarnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang salah tercatat dalam laporan Bank Kalsel.

Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sebuah paparan keuangan nasional pekan lalu menyebut Banjarbaru sebagai salah satu daerah dengan dana mengendap terbesar di Indonesia.

“Kami menemukan ada pemerintah daerah yang masih menyimpan dana hingga triliunan rupiah di bank daerah. Salah satunya tercatat atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” ujar Purbaya dalam rapat evaluasi fiskal, Jumat (24/10/2025).

Namun setelah dilakukan penelusuran mendalam, Pemko Banjarbaru bersama Bank Kalsel dan instansi terkait menemukan adanya kekeliruan administratif dalam sistem pelaporan keuangan internal bank daerah tersebut.

Klarifikasi resmi dilakukan oleh Pemko Banjarbaru bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bank Kalsel pada 24 Oktober 2025 di Jakarta. Hasil rapat tersebut mengonfirmasi bahwa kesalahan bersumber dari pengisian sandi Golongan Pihak Lawan (GPL) oleh pihak Bank Kalsel.

Kode yang semestinya untuk Pemerintah Provinsi (S131301L) secara keliru tercatat sebagai kode Pemerintah Kota (S131302L) dan sebagian Pemerintah Kabupaten (S131303L).

Kesalahan itu menyebabkan 13 rekening milik Pemprov Kalsel dengan total saldo Rp4,746 triliun tercatat seolah milik Pemko Banjarbaru dalam laporan nasional Antasena LBUT-KI Keuangan Bulanan Bank Kalsel yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengaku pihaknya langsung bergerak cepat setelah mengetahui adanya informasi tersebut. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga akurasi data keuangan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di mata publik.

“Isu ini harus diselesaikan dengan data, bukan opini. Kami pastikan Banjarbaru tidak memiliki dana mengendap sebesar itu,” tegas Lisa, Minggu (26/10/2025).

Menurutnya, langkah klarifikasi langsung dilakukan di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. A. Fatoni M.Si, serta perwakilan dari Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Bank Kalsel.

“Kami bekerja berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah uang daerah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Lisa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Sri Lailana, menjelaskan bahwa klarifikasi teknis telah memperlihatkan dengan jelas di mana letak kesalahan pencatatan terjadi.

“Dari hasil sinkronisasi data antara Bank Indonesia dan Bank Kalsel, terlihat bahwa kode wilayah untuk Pemprov Kalsel dimasukkan sebagai milik Pemko Banjarbaru,” ujar Sri.

Ia menilai, kesalahan input sederhana ini berdampak besar terhadap citra fiskal daerah dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

“Kekeliruan administratif seperti ini memang tidak mengubah kondisi riil, tetapi sangat berpengaruh pada persepsi publik. Karena itu, kami langsung menindaklanjutinya secara resmi,” imbuhnya.

Dengan hasil klarifikasi tersebut, Pemko Banjarbaru memastikan tidak memiliki dana mengendap sebagaimana disebut dalam laporan awal. Pemerintah kota pun menyerukan agar seluruh pihak berhati-hati dalam menafsirkan data publik, terutama terkait keuangan daerah. (Daily/Fin/RB).