Kalseldaily.com Banjarbaru — Ribuan kendaraan dinas di Kota Banjarbaru tercatat masih menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan data per Selasa (28/10/2025), total ada 3.512 unit kendaraan milik berbagai instansi, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga kementerian yang belum melunasi kewajibannya.
Dari jumlah tersebut, 1.558 kendaraan dilaporkan sudah siap membayar pajak, 394 kendaraan tercatat terlambat, sementara 1.560 kendaraan lainnya belum membayar pajak selama bertahun-tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Banjarbaru, yang kini membentuk tim khusus melalui program Super PKB untuk menagih tunggakan langsung ke instansi terkait.
“Kami turunkan tim di Samsat Banjarbaru melakukan penagihan langsung ke instansi pemerintah dan tempat umum melalui program Super PKB,” ujar Kepala UPPD Banjarbaru, M. Arli Bonny Primananda, dilansir dari Bpost, Rabu (29/10/2025).
Arli menjelaskan, langkah ini merupakan upaya aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor. Menurutnya, banyak kendaraan dinas yang menunggak karena kelalaian administratif dari masing-masing instansi pemilik kendaraan.
“Dimaksud kendaraan dinas di Banjarbaru adalah kendaraan dinas yang berada di kota ini, bukan hanya milik pemerintah kota, tapi juga milik pemerintah provinsi dan kementerian,” ungkapnya Arli sebagaimana dikutip dari Bakabar.com.
Untuk memudahkan proses pembayaran, pihak UPPD juga menurunkan unit mobil Samsat keliling ke sekolah, pasar, dan kelurahan. Program ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi agar masyarakat dan instansi dapat langsung melunasi pajak kendaraan tanpa perlu datang ke kantor Samsat.
“Kami keliling ke sekolah, pasar, dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan layanan bayar di tempat supaya masyarakat dan instansi lebih mudah melunasi pajak,” jelas Arli.
Hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak daerah Banjarbaru telah mencapai Rp103,33 miliar atau 85 persen dari target perubahan sebesar Rp121,45 miliar. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menjadi dua sektor penyumbang terbesar dengan realisasi masing-masing Rp63,62 miliar (80,46 persen) dan Rp38,91 miliar (93,67 persen) dari target.
Beberapa sektor lain juga menunjukkan hasil positif. Penerimaan SP3 Dealer dan Pajak Air Permukaan (PAP) masing-masing mencatat realisasi 90,13 persen dan 85,03 persen, sementara Pajak Alat Berat (PAB) menjadi satu-satunya yang melampaui target hingga 153,33 persen, dengan realisasi Rp41,39 juta dari target Rp27 juta.
Arli berharap, dengan adanya langkah intensif melalui program Super PKB dan Samsat keliling, kesadaran instansi maupun masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) Banjarbaru, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. (Daily/Fin)
Leave a Reply