Kalseldaily.com Tanah Bumbu – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Program Kemaslahatan 2025 kembali memperlihatkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini, BPKH menggelar serah terima program pelatihan guru madrasah yang difokuskan pada edukasi safety riding dan penguatan kapasitas kepemimpinan.
Acara tersebut berlangsung pada 6 Desember di Aula Polres Tanah Bumbu, yang sekaligus menjadi pusat kegiatan pelatihan terpadu. Ratusan peserta yang terdiri dari komunitas ojek online (Spion) serta guru-guru madrasah dari berbagai wilayah di Tanah Bumbu turut hadir dan berpartisipasi aktif.
Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Sudian Noor, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya menegaskan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kapasitas tenaga pendidik sekaligus penguatan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.
Dalam sambutannya, H. Sudian Noor menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan merupakan langkah penting untuk menekan angka kecelakaan yang masih kerap terjadi.
“Guru madrasah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kehati-hatian kepada generasi muda. Selain itu, kita juga berupaya mendorong kesejahteraan guru mengaji, marbot, dan imam masjid agar ke depan mampu menjadi Muzakki di wilayah masing-masing,” ujar Sudian Noor.
Ia turut menyoroti tingginya pelanggaran lalu lintas di berbagai daerah. Karena itu, edukasi menyeluruh terkait safety riding dinilai sangat penting, baik bagi guru maupun masyarakat umum, demi membangun budaya berkendara yang lebih aman dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanah Bumbu. Kolaborasi antara aparat kepolisian dan pemangku pendidikan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan etika berkendara.
Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan materi praktis mengenai teknik pengendalian kendaraan, pengenalan titik rawan kecelakaan, hingga strategi komunikasi kepemimpinan bagi guru dan komunitas. Program ini juga menyediakan fasilitasi pembuatan SIM gratis, memberikan ruang bagi peserta untuk mendapatkan legalitas berkendara sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Sudian Noor berharap agenda ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, namun menjadi momentum berkelanjutan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem keselamatan berlalu lintas yang lebih maju, inklusif, dan berkesinambungan. (Daily/Upi)
Leave a Reply