Kalseldaily.com Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN H. Sudian Noor, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan desa setelah menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Papdesi) Provinsi Kalimantan Selat, Di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait penguatan kapasitas desa, implementasi Sekolah Rakyat, serta pengembangan ekonomi desa khususnya di Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD Papdesi Kalsel Mahluki, menyampaikan bahwa desa-desa di Kalimantan Selatan tengah melakukan persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat, program nasional yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa desa, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sarana pendidikan tersebut.
Namun, Papdesi menilai masih diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai prosedur teknis, mekanisme pelaksanaan, serta alur koordinasi antara desa, daerah, dan pemerintah pusat.
“Kami berharap Sekolah Rakyat dapat berjalan tepat sasaran di Kalsel. Desa memerlukan pedoman yang lebih rinci agar tidak terjadi hambatan di lapangan,” ujarnya.
Papdesi juga meminta kejelasan terkait penanganan anak-anak dari keluarga miskin yang saat ini sudah bersekolah di lembaga formal: apakah mereka tetap di sekolah asal atau dialihkan menjadi peserta Sekolah Rakyat.
Dalam audiensi itu, Papdesi turut menyoroti masalah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) di Desa Sumber Makmur yang masih terkendala pemanfaatan lahan. Mereka meminta dukungan anggota DPR untuk memastikan proses pembangunan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.
Selain itu, Papdesi mengapresiasi keberhasilan program Satu Desa Satu Juru Sembelih Halal (Juleha) yang dinilai membantu meningkatkan standar penyembelihan hewan secara profesional dan halal di desa-desa.
“Program Juleha sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Kami berharap program ini terus diperluas dan dievaluasi secara berkala,” tambahnya.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Sudian Noor menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah desa, terutama karena ia berasal dari Dapil Kalimantan Selatan, wilayah yang sangat mengandalkan pembangunan desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Aspirasi dari para kepala desa ini adalah prioritas kami. Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Selatan, saya berkewajiban memperjuangkan kebutuhan riil desa, termasuk percepatan Sekolah Rakyat, penguatan Kopdes, dan peningkatan kapasitas aparatur desa,” ujar politisi PAN ini.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian tengah memperluas fasilitas pendidikan dan layanan pemberdayaan masyarakat agar lebih merata.
“Program Sekolah Rakyat bukan hanya soal menyediakan ruang belajar, tetapi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kami di DPR akan mengawal agar implementasinya di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi awal untuk ditindaklanjuti secara berjenjang. FPAN menegaskan akan terus membuka ruang dialog dengan Papdesi demi memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. (Daily/md)
Leave a Reply