Kalseldaily.com rovinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan cukup tajam. Jika pada tahun 2025 PAD Kalsel tercatat mencapai sekitar Rp10 triliun, kini jumlahnya merosot menjadi sekitar Rp8 triliun atau berkurang Rp2 triliun.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk mengembalikan kinerja pendapatan daerah. Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan kaji banding ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (12/1/2026).
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua Komisi II, H Suripno Sumas, SH, MH, dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DI Yogyakarta, Elisabeth Rully Marsianti.
Suripno Sumas mengatakan penurunan PAD tersebut cukup krusial karena berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjaga pelayanan publik dan merespons kebutuhan mendesak, termasuk penanganan bencana.
“Selisih Rp2 triliun ini bukan angka kecil, apalagi di tengah kebutuhan fiskal yang besar,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, solusi peningkatan PAD tidak harus dengan menambah beban masyarakat, melainkan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Kuncinya optimalisasi, bukan menekan, tapi mempermudah,” kata Suripno singkat.
Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel mempelajari praktik di DI Yogyakarta yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan daerah dengan pendekatan pelayanan dan insentif, bukan semata-mata sanksi.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DI Yogyakarta, Elisabeth Rully Marsianti, menjelaskan bahwa apresiasi kepada wajib pajak menjadi salah satu strategi utama di wilayahnya.
“Kami beri penghargaan sederhana, misalnya program cashback bagi wajib pajak yang taat,” ucap Elisabeth.
Menurutnya, DI Yogyakarta juga memperkuat pelayanan dengan membuka pembayaran pajak secara daring selama 24 jam, menyediakan layanan malam hari dan drive thru, serta memaksimalkan digitalisasi melalui pengingat berbasis WhatsApp.
“Sering kali bukan tidak mau bayar, tapi lupa,” ujarnya singkat.
Dari hasil kaji banding tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menilai pendekatan yang lebih humanis atau “memanusiakan wajib pajak” layak diterapkan di Kalimantan Selatan. Beberapa gagasan yang dinilai relevan antara lain Samsat keliling di ruang-ruang komunitas serta pemberian souvenir sederhana melalui kerja sama dengan bank daerah.
“Hasil kajian ini akan kami sampaikan ke Bapenda sebagai bahan perbaikan kebijakan,” pungkas Suripno.
Komisi II DPRD Kalsel berharap, melalui pendekatan tersebut, PAD Kalsel dapat kembali ke level ideal tanpa mengabaikan empati sosial, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana. (Daily/Fin)
Leave a Reply