Kalseldaily.com USA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung soal Hadiah Nobel Perdamaian saat berbicara dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre terkait isu Greenland. Trump mengaku kecewa karena tidak mendapatkan Nobel dan menyatakan dirinya tak lagi merasa berkewajiban hanya memikirkan perdamaian.
Pernyataan itu muncul dalam pesan berbalas antara Trump, PM Norwegia Jonas Gahr Støre, dan Presiden Finlandia Alexander Stubb. Awalnya, Støre dan Stubb menghubungi Trump untuk meredakan ketegangan politik terkait rencana AS atas Greenland. Namun, Trump justru mengungkit soal Hadiah Nobel Perdamaian 2025 yang tidak diberikan kepadanya.
“Mengingat negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian karena telah menghentikan delapan perang, saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk hanya memikirkan perdamaian,” kata Trump, dikutip BBC, Selasa (20/1/2026).
Pesan tersebut pertama kali dilaporkan PBS dan telah dikonfirmasi oleh Kantor Perdana Menteri Norwegia. Støre sendiri sebelumnya telah menjelaskan, termasuk kepada Trump, bahwa Hadiah Nobel Perdamaian tidak ditentukan oleh pemerintah Norwegia, melainkan oleh Komite Nobel yang bersifat independen.
Di sisi lain, Trump tetap bersikeras ingin mencaplok Greenland dan menjadikannya wilayah Amerika Serikat. Dalam pesan balasannya, Trump menilai Denmark tidak mampu melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan China.
“Mengapa mereka punya hak kepemilikan jika tidak bisa melindunginya?” ujar Trump, dikutip CNN. Ia juga mengklaim telah berbuat lebih banyak untuk NATO dibanding siapa pun dan mendesak aliansi tersebut “berbuat sesuatu untuk AS”.
Trump bahkan menyatakan dunia tidak akan aman jika AS tidak memiliki “kepemilikan penuh dan kontrol total atas Greenland”.
Ketegangan semakin meningkat setelah Trump mengancam delapan negara Eropa anggota NATO dengan tarif impor tinggi. Melalui media sosial Truth pada Sabtu (17/1/2026), Trump mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari 2026. Tarif itu disebut bisa naik hingga 25 persen pada Juni 2026.
Ancaman tarif tersebut muncul setelah negara-negara Eropa itu membela status otonomi Greenland dan mengirim unsur militer ke wilayah tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan intervensi AS. Sesuai kesepakatan NATO, negara anggota tidak diperbolehkan saling menyerang.
Sejumlah pemimpin Eropa tetap menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri. “Hanya Denmark dan Greenland yang memutuskan masalah mengenai Greenland,” kata PM Swedia Ulf Kristersson.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mulai mengusulkan penggunaan Instrumen Anti-Pemaksaan (Anti-Coercion Instrument/ACI) Uni Eropa sebagai respons jika AS benar-benar menerapkan tarif tersebut. Instrumen ini diyakini mampu menjadi senjata ekonomi Uni Eropa untuk melawan tekanan tarif dari Amerika Serikat. (Daily/Fin)
Leave a Reply