Jakarta, KalselDaily.com – Pemerintah membuka kemungkinan menghentikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) apabila kondisi harga minyak dunia kembali stabil. Kebijakan ini sebelumnya diterapkan sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga energi global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa penerapan WFH masih akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak. Jika tekanan harga mulai mereda, maka pola kerja ASN akan dikembalikan seperti semula.
Menurutnya, kebijakan ini bersifat fleksibel dan tidak permanen. Pemerintah akan menyesuaikan langkah yang diambil dengan kondisi ekonomi global, khususnya sektor energi yang berpengaruh besar terhadap beban anggaran negara.
Sejak diberlakukan pada 1 April 2026, ASN di instansi pemerintah pusat menjalankan sistem kerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus menjaga efisiensi penggunaan energi.
Purbaya menilai, sejauh ini dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian cenderung netral hingga positif. Meski terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi perlambatan ekonomi, pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat segera diperbaiki.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pelaksanaan WFH pada tahap awal berjalan cukup baik. Ia menyebut kinerja ASN tetap terjaga meski sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah.
Rini menambahkan, pengalaman selama masa pandemi COVID-19 menjadi bekal penting dalam menjalankan sistem kerja fleksibel ini. Namun demikian, evaluasi berkala tetap dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau situasi global sebelum mengambil keputusan akhir terkait kelanjutan atau penghentian WFH bagi ASN. (Daily/md)
Leave a Reply