Kalseldaily.comp Banjarbaru – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Aula Dispersip Kalsel, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan literasi berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Workshop menghadirkan Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Irhamni, sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut diikuti pejabat struktural dan fungsional Dispersip Kalsel serta kepala dinas perpustakaan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni, mengatakan pengukuran IPLM menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi literasi masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan perpustakaan di daerah.
Menurutnya, penghitungan IPLM kini mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 yang menghadirkan metode pengukuran lebih komprehensif.
“Regulasi ini menjadi pedoman bagi kita dalam menilai sejauh mana literasi masyarakat berkembang, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan di tingkat daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, nilai IPLM Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 25,16, dengan dimensi kepatuhan 0,280 dan dimensi kinerja 0,246. Angka tersebut menunjukkan masih terbuka ruang yang cukup besar untuk meningkatkan budaya literasi, baik melalui penguatan tata kelola perpustakaan maupun peningkatan kualitas layanan.
Sri Mawarni berharap workshop tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
“Dengan workshop ini diharapkan benar-benar terformulasi rekomendasi apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangan provinsi harus bagaimana, kabupaten/kota harus bagaimana,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim IPLM dan TGM Nasional Perpusnas RI, Irhamni, menjelaskan metode baru pengukuran IPLM dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perpustakaan di daerah.
Pengukuran dilakukan hingga level masing-masing perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun perpustakaan sekolah, sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Metode yang baru ini lebih komprehensif. Kami melakukan pengukuran hingga level individu perpustakaan yang ada di Kalimantan Selatan, baik perpustakaan khusus, perpustakaan umum, maupun perpustakaan sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan, penilaian dilakukan melalui empat dimensi utama yang terbagi dalam dua kelompok, yakni dimensi kepatuhan yang mencakup aspek koleksi dan sumber daya manusia (SDM), serta dimensi kinerja yang meliputi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Dari hasil pengukuran sementara, perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah memperoleh nilai 85 dari skala 100, menunjukkan kondisi yang cukup baik. Sebaliknya, perpustakaan sekolah baru mencatat skor 23, sehingga masih memerlukan perhatian dan pembinaan lebih lanjut.
“Untuk level perpustakaan sekolah nilainya masih 23 dari skala 100. Artinya masih diperlukan banyak pembenahan, terutama karena pengembangan perpustakaan sekolah menjadi kewenangan dinas pendidikan,” ujar Irhamni.
Leave a Reply