Jakarta, KalselDaily.com – Pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi mendapat penilaian positif dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Setelah melakukan pengawasan sejak tahap persiapan hingga keberangkatan jemaah, DPR menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan perbaikan dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun A. Syamsurijal, menyampaikan penilaian tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Cucun, sejumlah pembaruan dalam sistem pelayanan haji mulai memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
“Alhamdulillah, proses pengawasan kami kawal ketat dari mulai persiapan di Panja hingga keberangkatan. Secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Cucun dalam laporan pengawasannya, 27 Agustus 2026.
Salah satu layanan yang mendapat apresiasi adalah penerapan fast track keimigrasian di seluruh embarkasi haji. Sistem tersebut dinilai mampu memangkas proses pemeriksaan keimigrasian ketika jemaah tiba di Arab Saudi sehingga perjalanan menuju tempat tujuan menjadi lebih efisien.
Timwas juga mencatat penerbitan visa yang dilakukan lebih awal turut membantu kelancaran proses keberangkatan. Selain itu, distribusi Kartu Nusuk disebut telah mencapai 100 persen sejak jemaah berada di embarkasi.
Kinerja petugas haji di lapangan juga menjadi salah satu faktor yang dinilai mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Kedisiplinan dan kesiapsiagaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dinilai mampu membantu mengantisipasi berbagai kebutuhan jemaah selama rangkaian ibadah berlangsung.
Meski memberikan penilaian positif, DPR menegaskan evaluasi tetap diperlukan. Timwas Haji memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar kualitas pelayanan dapat kembali ditingkatkan pada musim haji berikutnya.
Salah satu perhatian utama menyangkut fasilitas akomodasi jemaah. DPR mendorong adanya kepastian pembatasan kapasitas kamar maksimal empat orang agar kenyamanan dan kualitas istirahat jemaah lebih terjamin.
Perhatian juga diberikan terhadap fasilitas di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Timwas mendorong peningkatan kualitas fasilitas di kawasan tersebut sehingga pelayanan yang diterima jemaah setidaknya dapat memenuhi standar paket kelas C.
Selain persoalan tempat tinggal, DPR meminta pemerintah membenahi ketepatan waktu distribusi makanan siap santap atau ready to eat. Transportasi yang digunakan jemaah juga perlu semakin memperhatikan kebutuhan kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Dari sisi kesehatan, Timwas mendorong penguatan skrining sejak daerah asal. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap calon jemaah benar-benar memenuhi syarat istitaah atau kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji.
Kesiapan fasilitas dan tenaga medis di Tanah Suci juga menjadi bagian yang perlu diperkuat. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan risiko kesehatan sekaligus mengurangi angka kematian jemaah pada musim haji mendatang.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPR berharap capaian positif penyelenggaraan haji 2026 tidak berhenti sebagai evaluasi tahunan, tetapi menjadi pijakan untuk membangun sistem pelayanan haji Indonesia yang semakin tertata, nyaman, aman, dan mampu menjawab kebutuhan jemaah. (Daily)
Leave a Reply