Banjarmasin, KalselDaily.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencatat tren penurunan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting turun dari 24,7 persen pada 2023 menjadi 22,9 persen di 2024.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalsel, Rahmadi, menyebut penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan, meski data resmi terbaru untuk 2025–2026 masih belum tersedia karena survei tidak dilakukan setiap tahun.
Sementara itu, data rutin berbasis laporan kabupaten/kota menunjukkan angka stunting 2025 berada di kisaran 9,97 persen. Namun, angka ini tidak bisa disamakan dengan hasil survei nasional.
Dari sebaran wilayah, Kabupaten Banjar masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, baik berdasarkan survei maupun data rutin. Sebaliknya, angka terendah tercatat di Kabupaten Tapin dan Tanahbumbu.
Rahmadi menjelaskan, stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kurangnya asupan gizi hingga infeksi berulang, serta faktor lingkungan seperti sanitasi dan ketersediaan pangan.
Upaya penanganan terus dilakukan, di antaranya melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), layanan kesehatan ibu dan anak, serta deteksi dini tumbuh kembang. Meski demikian, efisiensi anggaran diakui menjadi tantangan tersendiri.
Di sisi lain, BKKBN mencatat sekitar 144 ribu keluarga di Kalsel masuk kategori berisiko stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Farah Adibah, menegaskan bahwa risiko tersebut dipengaruhi faktor lingkungan, pola asuh, hingga kondisi keluarga.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus stunting muncul setelah anak berusia di atas satu tahun, yang berkaitan erat dengan pola makan dan sanitasi.
Meski tren menunjukkan penurunan, jumlah balita terdampak masih cukup besar. Pemerintah pun terus memperkuat intervensi, termasuk edukasi hingga ke usia remaja, guna menekan angka stunting di masa mendatang. (Daily/md)
SC: Tribunnews
Leave a Reply