Kalseldaily.com Banjarmasin – Fakta mengejutkan terungkap bahwa kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan juga banyak yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Total tunggakan ini bahkan ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan, H. Subhan Nor Yaumil, dalam rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (28/1). Ia mengungkapkan bahwa hasil pendataan menunjukkan masih banyak kendaraan dinas yang menunggak pajak.
“Masih banyak kendaraan dinas operasional di kabupaten dan kota yang belum melunasi pembayaran pajak mereka,” ujar Subhan.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan langsung di lapangan, banyak kendaraan dinas tersebut ternyata sudah dalam kondisi rusak berat, bahkan tidak bisa digunakan lagi. Meski demikian, kewajiban pajak tetap harus diselesaikan.
“Setelah kami melakukan kroscek di lapangan ternyata kendaraan-kendaraan mereka itu sudah rusak berat kondisinya, kemudian sudah tidak bisa jalan lagi,” jelasnya.
Menurut Subhan, Bapenda Kalsel juga telah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam proses penghapusan atau lelang aset, KPKNL menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor harus dilunasi terlebih dahulu.
“KPKNL menekankan kepada kabupaten/kota agar sebelum dilakukan lelang kendaraan rusak berat itu harus dilakukan pelunasan dulu terhadap pajak kendaraan bermotor mereka,” katanya.
Persoalan ini juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalimantan Selatan. Subhan menyebut, gubernur telah memberikan arahan tegas agar seluruh kendaraan dinas operasional di kabupaten dan kota tidak lagi menunggak pajak.
“Pak Gubernur juga menekankan bahwa kaitan dengan kendaraan dinas operasional di kabupaten/kota yang ada di Kalsel itu harus dibayarkan, jadi jangan tertunggak lagi,” ucap Subhan.
Ia menambahkan, jika tunggakan tidak segera diselesaikan, pemerintah provinsi tidak menutup kemungkinan akan menunda penyaluran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota.
Apalagi, anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas sebenarnya sudah dialokasikan melalui APBD 2026.
“Kalau tertunggak, bagi hasilnya nanti mungkin akan kita lakukan penundaan. Sudah dialokasikan anggaran tersebut melalui APBD 2026,” tambahnya.
Data yang mencuat dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama Samsat 13 kabupaten/kota menunjukkan jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai sekitar 5.000 unit. Mayoritas merupakan sepeda motor.
“Kurang lebih ada 5 ribuan kendaraan dinas, paling banyak sepeda motor, memang pas kita cek itu rusak berat, sudah tidak bisa lagi dipakai,” kata Subhan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, mendesak agar persoalan ini segera dituntaskan. Ia menilai perlu ada langkah tegas agar kewajiban pajak tidak terus diabaikan.
“Banyak pelat merah yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kami sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, Komisi II siap mendorong langkah pemaksaan jika pemerintah kabupaten/kota tidak kunjung melunasi tunggakan PKB.
“Kita akan sedikit memaksa, kalau mereka tidak membayar kewajiban ini maka opsennya akan kita tunda,” tegas Muhammad Yani Helmi.
Komisi II DPRD Kalsel menilai, meskipun banyak kendaraan dinas sudah rusak berat, kewajiban pajak tetap harus diselesaikan sebelum aset tersebut dihapus atau dilelang.
Mereka berharap persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas tidak lagi berlarut-larut, terlebih di saat masyarakat terus diimbau untuk taat pajak. (Daily/Fin)
Leave a Reply